Baru 6 Desa Di Pati Yang Perangkat Desanya Ikut Program BPJS Ketenagakerjaan

Pati Kota  – Meski menjadi keharusan, namun dari puluhan ribu Perangkat Desa di Kabupaten Pati yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru sebagian kecil. Dari 401 desa yang ada, baru 6 desa yang mengikutsertakan Perangkat Desanya ke program BPJS Ketenagakerjaan.

Ternyata masih sedikit Perangkat Desa di Kabupaten Pati yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Perangkat Desa tersebut, karena alasan pembiayaan yang harus ditanggung pemberi kerja, yakni Pemerintah Desa.
“Selama ini memang untuk pembiayaan iur bersumber dari dana bantuan, Pemdes mengalami kesulitan. Karena rerata sisa pengelolaan dan penggunaan ADD antara Rp.10juta sampai Rp.15juta. Atau bahkan masih berkurang dengan berbagai kegiatan yang harus didanai, sehingga hanya tersisa sedikit,” demikian ungkap Ketua PASOPATI, Totok Hadi Prasetyo,dimintai tanggapanya soal kepesertaan Perangkat Desa kedalam program BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (22/6).
Ketua Pasopati, Totok Hadi Prasetyo berharap BPJS Ketenagakerjaan bisa mengkondisikan Perangkat Desa di Kabupaten Pati, meskipun nanti tidak bisa diselesaikan dengan dana ADD. Tapi, setiap Perangkat Desa bisa membantu besaran iur untuk mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara Bupati Pati, Haryanto menuturkan, kepesertaan Perangkat Desa dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sesuai aturan memang diwajibkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.44/2015 tentang kecelakaan dan kematian. Itu saja yang menjaminkan sebagian pembiayaannya pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Desa.
“Oleh karena, ini sharing sehingga diatur ada sebagian perorangan, ada sebagian dari APBDes yang bisa didanai dari ADD. Itu nanti murni dari lain lagi semisal dari hasil lelang bondo desa. Dari total desa di Pati yang perangkat desanya ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, baru enam desa. Jadi yang belum studi saja ke enam desa tersebut yang sudah melaksanakan. Tidak ada ruginya. Jadi uang Rp.7ribu itu menjamin satu bulan. Ya yang namanya orang itu kalau terjadi sesuatu,” kata Bupati Pati, Haryanto.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kudus yang membawahi karesidenan Pati, Teguh Wiyono berharap, seluruh Perangkat Desa di Kabupaten Pati ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap, sesuai kemampuan desa masing-masing.
“Untuk premi yang harus dibayarkan sama. Yang membedakan adalah besar pengalinya yaitu gaji atau upah yang diterimanya. Preminya sama untuk kecelakaan kerja itu minimal 0,24% sampai 1,79%, kemudian kematian 0,3%, kemudian Jaminan Hari Tua 0,27%, kemudian pensiun 3%,” kata Teguh Wiyono.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kudus, Teguh Wiyono mengatakan, di wilayah kerjanya yang membawahi 6 kabupaten, baru Kabupaten Kudus yang sudah mengikutsertakan perangkat desanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Sedang teman-teman di kabupaten lain masih sebagian, seperti Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara juga sebagian, Kabupaten Rembang belum banyak, yang sudah sepenuhnya Kabupaten Kudus,” terangnya.(•)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla