Cetak
Dilihat: 917

Pati, Kota – Pengisian Perangkat Desa Sumbermulyo Kecamatan Winong yang mengundang kontroversi masyarakat setempat direkomendasikan agat ditunda. Selanjutnya, untuk pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong, menunggu hingga terbitnya Perda Perubahan atas Perda Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa.
Rekomendasi untuk menunda pengisian jabatan Perangkat Desa itu merupakan sikap Komisi A DPRD Pati, usai beraudensi dengan BPD, sejumlah Perangkat Desa dan masyarakat Desa Sumbermulya Kecamatan Winong, Sabtu siang (12/5/2018).

Ketua Komisi A DPRD Pati Adji Sudarmadji menilai, berdasarkan keterangan BPD dan masyarakat Desa Sumbermulyo dan Kabag Tata Pemerintahan Puji Istiyanto, pengisian Plt Sekdes Sumbermulyo Kecamatan Winong, tidak melalui pentahapan yang diatur dalam ketentuan. “Dalam pengisian perangkat desa sesuai dengan Perda kan harus ada pentahapan. Mulai dari kajian perangkat desa dengan mengisi Struktur Tata Organisasi Kerja (SOTK) Perangkat Desa. Cuma sesuai aturan harus ditata dulu denga Perdes. Ini namanya pentahapan yang harus dilakukan lebih dulu,” tuturnya.
Adji Sudarmadji mengatakan, pada saat itu Sekdes yang harusnya mengundangkan Perdes terkait pengisian Perangkat Desa, kosong, dan belum dibentuk Plt. Meski tahapan pengisian Plt Sekdes telah dilakukan, namun tanpa menempuh ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sehingga BPD, masyarakat dan Perangkat Desa lainnya belum bisa menerima hal itu. “Karena, rekomendasi Bupati sudah kedaluarsa, sehingga kami simpulkan tunda pengisian jabatan perangkat desa yang kosong, sampai ada aturan baru. Apalagi akan terbit aturan lagi terkait Perda yang mengatur ini, akan kami ubah dalam bulan ini,” jelasnya.
Didampingi seluruh anggota Komisi, Ketua Komisi A DPRD Pati Adji Sudarmadji menyatakan Komisi yang dipimpinnya, juga merekomendasikan Camat, Kabag Tata Pemerintahan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar memerintahkan Kades menyampaikan LPj 2017 yang belum membahas Perdes maupun RAPBDes. Karena jika Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), yang tidak bisa terserap oleh salah satu desa, akan menjadi isu nasional. Sebab tidak bisa memanfaatkan penyaluran DD dan ADD.(●)

0
0
0
s2smodern
powered by social2s