Bapemperda DPRD Pati Bahas Tata Tertib Dewan

Pati, Kota – Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati mulai membahas tata tertib (tatib) dewan.   Pembahasan tata tertib (tatib) dewan, berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2018 itu, harus rampung dan sudah disyahkan menjadi tata tertib DPRD enam bulan setelah diundangkan, yakni pada bulan Oktober.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, pada April lalu. Dan enam bulan setelah diundangkan, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, harus sudah memiliki tata tertib dewan yang telah diubah berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2018.
Usai rapat pembahasan tata tertib dewan di ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Pati, Wakil Ketua Bapemperda Bambang Susilo mengatakan, pembahasan tersebut dalam upaya penyesuaian hal baru dalam PP Nomor 12 tahun 2018 menyangkut penguatan kewenangan dewan, alat kelengkapan dan kewenangan dewan dalam arti luas. “Ada hal yang krusial, diantaranya. Bila terjadi kekosongan jabatan Bupati maupun Wakil Bupati, kalau jabatannya masih ada 18 bulan itu, nanti yang memilih dewan,” jelasnya.
Bambang Susilo menegaskan, perubahan terhadap tata tertib DPRD yang lama harus segera dilakukan. Setidaknya pembahasan terkait tatib DPRD, akan digenjot agar bisa selesai di akhir September. Karena PP tersebut mensyaratkan enam bulan setelah diundangkan, DPRD harus sudah memiliki tata tertib yang baru. “Karena hampir seluruh kegiatan dan kebijakan Pemerintahan Daerah itu dasarnya dari tatib. Seperti kebijakan APBD, pembentukan Perda itu kan ada di DPRD. Semua kegiatan itu diatur oleh tatib, sehingga ini sangat penting sekali.,” tegasnya.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo mengatakan, hasil pembahasannya itu, akan disampaikan pada sidang paripurna. Dan untuk pembahasan selanjutnya, Pimpinan Paripurna bisa menunjuk pansus Bapemperda, atau membentuk Pansus yang beranggotakan utusan dari seluruh fraksi di DPRD. Sementara beberapa hal yang membutuhkan penjelasan, Bapemperda DPRD Kabupaten Pati akan mengkonstultasikan lebih dulu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).(●)

0
0
0
s2smodern
Joomla templates by a4joomla