Home

Pati, Kota – Masyarakat siapa pun boleh mengontrol pelaksanaan penggunaan dana desa, oleh Pemerintah Desa. Hanya saja, kontrol dan pengawasan harus yang kontruktif atau membangun untuk memajukan pembangunan desa.
Siapa saja, masyarakat, LSM, atau lembaga desa boleh mengawasi Pemerintah Desa dalam penggunaan dana desa yang diterimanya. Kontrol dan pengawasan itu, penting agar pembangunan yang menggunakan dana dari Pemerintah, tepat sasaran dan benar dalam pelaksanaannya.

0
0
0
s2sdefault

Pati, Kota – Operasi katarak gratis bagi warga miskin dari Balai Kesehatan Indera Mata (BKIM) Provinsi Jawa Tengah, mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Pati.  Apresiasi tersebut dengan memfasilitasi program operasi katarak gratis di RSUD RAA Soewondo Pati kepada 34 pasien yang belum terjangkau program JKN-KIS.
Operasi katarak gratis yang merupakan rangkaian Bakti sosial Balai Kesehatan Indera Mata (BKIM) Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia 2017, telah terselenggara di RSUD RAA Soewondo Pati, (12/10) lalu.

0
0
0
s2sdefault

Pati, Kota - Dukungan yang diberikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam menjual Bandara dan Pelabuhan kepada swasta, mendapat sorotan dari Senayan.
Kali ini Firman Soebagyo selaku Anggota Komisi IV DPR RI menanggapi hal tersebut. kepada kabar3.con, Firman Soebagyo mengatakan,langkah yang akan diambil Menhub itu salah.

0
0
0
s2sdefault

Pati,  Kota – Penggungaan dana desa harus lebih memprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan skala prioritas. Semisal untuk peningkatan jalan desa, untuk akses tranportasi hasil pertanian.  
Pemerintah Desa di Kabupaten Pati harus mampu mengelola penggunaan dana desa yang diterimanya, sesuai kebutuhan yang mendesak. Bukan sekedar membangun talut, tapi juga harus mampu membangun akses jalan di desa.

0
0
0
s2sdefault

Joomla templates by a4joomla