Home

Pati, Kota –  Untuk mengantisipasi segala kemungkinan dari gangguan keamanan dan ketertiban pada saat perayaan natal dan tahun baru, Pemkab Pati bersama jajaran keamanan TNI/Polri menggelar operasi lilin candi. Operasi itu diawali dengan gelar apel personil di Alun-Alun Simpang Lima Pati, Kamis (21/12).
Aparat keamanan dari unsur kepolisian dan TNI, bersama Pemkab Pati kini sedang menyiapkan pengamanan jelang perayaan natal dan tahun baru.

0
0
0
s2sdefault

Pati, Kota – Setelah rampung memverifikasi faktual kepengurusan, termasuk keterwakilan dan domisili sekretariat parpol, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati berencana segera melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan terhada dua parpol baru calon peserta Pemilu 2019.
Kedua parpol baru yang akan menjalani verifikasi faktual (verfak) keanggotaan oleh KPU Kabupaten Pati itu, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  rencana verifikasi faktual (verfak) keanggotaan terhadap kedua parpol baru itu, 26-29 Desember ini.

0
0
0
s2sdefault

Pati, Kota – Pemerintah Kabupaten Pati berupaya agar harga-harga kebutuhan pokok masyarakat di pasaran umum, tetap stabil, untuk beberapa pekan terakhir ini.  Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan insspeksi mendadak ke sejumlah Pasat Tradisional.
Tim gabungan yang melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional itu, terdiri dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan (Dispertanakbun), Dinas Ketahanan Pangan (Distapang), Satpol PP, dan Polres Pati.

0
0
0
s2sdefault

Pati, Kota – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendatangi DPRD Kabupaten Pati. Tapi jangan ditafsirkan yang negatif, karena kedatangan lembaga anti rasuah itu, untuk memberikan pendampingan anggota dewan dalam menyusun Laporan Harta Kekayanan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara online.
Hingga 2017 ini KPK telah mampu menargetkan 80 persen harta pejabat penyelengara negara secara keseluruhan. Pada Maret 2018 mendatang, seluruh pejabat negara, wajib menyampaikan LHKPN secara online. Dan sanksi administratif akan menghadang para pejabat negara yang tidak mematuhi kewajibannya dalam pelaporan LHKPN hingga Maret 2018 nanti.

0
0
0
s2sdefault

Joomla templates by a4joomla