Home

Pati, Kota – Sejumlah intansi terkait bersama kepolisian menggelar rapat koordinasi terkait menggunaan alat tangkap cantrang, pascaksi unjuk rasa di Jakarta, beberapa pekan lalu. Hasil rapat koordinasi itu, salah satunya mendampingi dan membantu pengurusan surat-surat administrasi baik yang telah maupun yang akan dilakukan nelayan cantrang secepatnya kembali melaut.
Rapat Koordinasi (rakor) soal penggunaan alat tangkap cantrang di Mapolres Pati itu, melibatkan para stakeholder terkait. Diantaranya Ketua Paguyuban Nelayan Cantrang Mina Santosa Rohman bersama 3 perwakilan nelayan, Kepala Syahbandar Juwana Japet Simanjuntak, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Edy Martanto, Komandan Kamla Juwana, dan Kasat KP3 Juwana.

0
0
0
s2sdefault

Pati, Margorejo – Sebuah pohon besar tumbang menutup jalan penghubung antar kecamatan. Untuk membuka akses jalan yang tertutup pohon tumbang tersebut, warga bersama personil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, membutuhkan waktu hingga berjam-jam. Dan aliran listrik padam untuk beberapa lama.
Pohon besar berdiameter setengah meter itu tumbang melintang diatas jalan penghubung antar Kecamatan Margorejo dan Kecamatan Gembong, turut Desa Banyuurip Kecamatan Margorejo, Kamis pagi (24/1). Selain menutupi akses lalulintas warga antar kecamatan, pohon tumbang juga menimpa kabel jaringan listrik.

0
0
0
s2sdefault

Pati, Kota – Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Pati mengajak seluruh Kades dan Lurah untuk menjaga netralitasnya. Bukan hanya pada saat penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 saja, tapi juga saat penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.
Keputusan dan tindakan Kades/Lurah terkait penyelenggaraan Pemilu, diatur sesuai UU No. 6/2014 tentang desa. Salah satunya, tentang anjuran agar Kades/Lurah untuk bersikap netral dalam perhelatan demokrasi di tahun politik 2018 – 2019.

0
0
0
s2sdefault

Pati, Kota – Dewan Pakar DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo mengambil sikap memfasilitasi Perwakilan Tenaga Honorer asal Pati yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Perawat Honorer (GNPH) yang menagih kejelasan kepada Pemerintah Pusat. Yakni, kejelasan soal pengangkatan mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sikap dan keberanian Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo tersebut, disampaikan saat Perwakilan Gerakan Nasional Perawat Honorer (GNPH) asal Pati beraudensi bersama Badan Legislasi DPR RI, Selasa lalu (23/1). Dalam audensi itu, GNPH meminta agar Pemerintah Pusat memberikan kejelasan soal nasib dan status mereka, agar segera merealisasikan pengangkatanya menjadi PNS.

0
0
0
s2sdefault

Joomla templates by a4joomla