Home

Pati, Kota – Dewan Pakar DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo mengambil sikap memfasilitasi Perwakilan Tenaga Honorer asal Pati yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Perawat Honorer (GNPH) yang menagih kejelasan kepada Pemerintah Pusat. Yakni, kejelasan soal pengangkatan mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sikap dan keberanian Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo tersebut, disampaikan saat Perwakilan Gerakan Nasional Perawat Honorer (GNPH) asal Pati beraudensi bersama Badan Legislasi DPR RI, Selasa lalu (23/1). Dalam audensi itu, GNPH meminta agar Pemerintah Pusat memberikan kejelasan soal nasib dan status mereka, agar segera merealisasikan pengangkatanya menjadi PNS.

0
0
0
s2sdefault

Pati, Kota – Pemerintah melarang setiap Kepala Desa dan Kepala Kelurahan memberikan suka (like) maupun komentar terhadap pasangan calon peserta Pilkada. Aturan larangan itu, tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presdien 2019.
Kades dan Kepala Kelurahan di seluruh Indonesia, untuk berhati-hati dalam bermedia sosial. Terutama, untuk tidak sembarangan memberikan pernyataaan suka atau tidak suka, maupun komentar terhadap pasangan calon, caleg, maupun capres.

0
0
0
s2sdefault

Pati, Kota – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap menjaga netralitasnya di seluruh tahapan dan jadual penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 ini. Sanksi atau hukuman berat bakal menghadang mereka yang tetap nekat terjun dan terlibat politik praktis dengan dukung mendukung pasangan calon.
Memasuki tahun politik, mulai dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018, serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengedepankan netralitasnya, dalam menghadapi ajang politik.

0
0
0
s2sdefault

Pati, Kota – Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 dengan pasangan calon tunggal, menjadi rujukan daerah-daerah lain. Bahkan KPU Kabupaten Pasuruhan Jawa Timur bertamu ke KPU Kabupaten Pati, untuk belajar penyelenggaraan Pilkada dengan pasangan calon tunggal.
KPU Kabupaten Pati menjadi rujukan KPU daerah lain pada Pilkada serentak 2018 ini, yang diikuti pasangan calon tunggal. Selasa (23/1), KPU Kabupaten Pasuruhan Jawa Timur bertemu dengan KPU Kabupaten Pati, untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Pilkada dengan pasangan calon tunggal.

0
0
0
s2sdefault

Joomla templates by a4joomla