Home

101fm, Pati Kota – Ada yang berbeda dengan sidang paripurna sebelumnya di DPRD Kabupaten Pati terkait penyampaian rancangan perda oleh Bupati. Pada sidang paripurna penyampaian enam raperda oleh Pemkab Pati, Kamis siang kemarin (7/11/2019), tidak ada pandangan umum dari fraksi-fraksi.
Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Pati sepakat tidak menggunakan pandangan umumnya terhadap penyampaian enam raperda oleh Bupati Pati Haryanto. Karena tidak ada pandangan umum fraksi, sehingga Bupati Pati Haryanto secara otomatis tidak menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi.

0
0
0
s2sdefault

101fm, Pati Kota - Pemerintah Kabupaten Pati akan terbebani bila kenaikkan iur BPJS Kesehatan benar-benar diberlakukan. Pasalnya saat ini pemerintah daerah juga turut menanggung pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.
Kenaikan iur BPJS Kesehatan yang direncanakan hingga seratus persen oleh Pemerintah, akan memberatkan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Pati setidaknya membayarkan pembayaran Penerima Bantuan Iur (PBI) peserta JKN lebih dari Rp26 milyar.

0
0
0
s2sdefault

101fm, Pati Kota – Sejumlah nelayan kapal cantrang Juwana mendatangi gedung DPRD Pati, Kamis (7/11/2019). Kedatangan mereka untuk mengadukan keresahan mereka menyusul adanya rencana pemerintah larangan terhadap dua puluh satu alat tangkap.
Kedatangan Paguyuban Nelayan Cantrang Mina Santosa Juwana tersebut diterima pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Pati. Mereka beraudensi dengan wakil rakyat yang membidangi permasalahan itu di ruang rapat gabungan DPRD Pati.

0
0
0
s2sdefault

101fm, Pati Kota – Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Jawa Tengah mencapai hampir lima ribuan orang. Selain untuk bekerja, ada sebagian dari mereka untuk kunjungan wisata, dan tinggal tetap. Untuk itu, agar efisien dan efektif dalam mengawasi keberadaan WNA itu, Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Jawa Tengah memandang perlunya membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat kecamatan dengan melibatkan unsur TNI/Polri, Kejaksaan dan Pemda.
Keberadaan orang asing di Indonesia harus memberikan manfaat positif yang besar, dan mengurangi dampak negatifnya. Sehingga pemerintah harus mengawasi keberadaan setiap WNA yang tinggal di Indonesia, dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) hingga ke tingkat kecamatan.

0
0
0
s2sdefault

Joomla templates by a4joomla