Home

101pasfmpati, Pati Kota - Los-los di Pasar Juwana harus sesuai dengan penggunaanya yang sudah diatur sejak awal. Para pedagang pun harus mengikuti ketentuan penggunaan los, meski mereka telah membelinya.
Belakangan ini di Pasar Juwana berkembang kabar telah terjadi jual beli los pedagang beras yang dibeli oleh pedagang ikan. Konon kabarnya, los khusus untuk pedagang beras itu akan digunakan untuk berjualan ikan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati Soetarso Oen Thersa membenarkan adanya slentingan tersebut. Pihaknya langsung mengundang dinas yang terkait untuk mencari duduk perkara yang sebenarnya. “Laporan-laporan dari pedagang beras keberatan bila ada satu los beras kok rencana digunakan untuk los pedagang ikan, untuk itu kami mengundang Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Pati,” katanya.

0
0
0
s2smodern

101pasfmpati, Pati Kota - Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Askab-PSSI) Pati menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama wasit dan pengawas pertandingan, di aula BKPP Pati, Rabu (15/9/2021). Ini berkaitan dengan rencana persiapan pertandingan kejuaraan sepakbola liga top score yang direncanakan Oktober mendatang.
Askab PSSI Pati memandang perlu untuk membenahi Komisi Wasit. Karena wasit akan menentukan baik buruknya selama berjalannya pertandingan. Minimal perwasitan harus sesuai dengan prosedur organisasi dan penugasannya harus sepengetahuan Ketua Umum Askab PSSI setempat.

0
0
0
s2smodern

101pasfmpati, Rembang Kota -  PT Semen Gresik (SG) menyalurkan total 88 juta Zakat Karyawan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) perusahaan dalam bentuk 778 paket sembako kepada mustahik dari asnaf fakir miskin di Kabupaten Rembang. Seremonial penyaluran sembako yang dihimpun tim UPZ SG dalam periode Januari-Mei 2021 tersebut dilepas secara langsung oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz, bertempat di Rumah Dinas sebagaimana disampaikan pada rilis Selasa, (14/09).

0
0
0
s2smodern

101pafmpati, Pati Kota - Belasan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pemerintah di Kabupaten Pati, selama delapan bulan belum bisa mencairkan haknya. Mereka terdiri dari KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Hingga saat ini, 15.260an KPM BPNT, 702 KPM PKH serta 90an KPM KKS di Kabupatem Pati yang belum bisa melakukan transkasi pencairan bantuan yang mestinya mereka terima. Hal ini menjadi sorotan DPRD Kabupaten Pati untuk meminta penjelasan dari Kantor Cabang BRI Pati selaku bank yang ditunjuk pemerintah untuk pencairan bantuan-bantuan tersebut.

0
0
0
s2smodern

Joomla templates by a4joomla