Home

Pati, Kota – Hujan deras yang turun hampir satu jam di kawasan perbukitan di wilayah Kecamatan Gembong, berdampak jembatan-jembatan di perkotaan sering dibuat repot. Aliran air yang melimpas, akibat adanya sumbatan-sumbatan seperti di bawah jembatan.
Arus air yang mengalir di bawah jembatan Penghubung antara Kelurahan Kalidoro dengan Dukuh Sentulan Desa Sidoharjo Kecamtan Pati, nyaris melimpas ke rumah-rumah warga yang tinggal di sisi kanan kiri sungai. Ini akibat tersumbatnya aliran air di sungai, oleh sebatang pohon randu yang ikut terbawa arus air.

0
0
0
s2sdefault

Pati, Dukuhseti – Pemerintah akan mengurangi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada Pemilihan Umum 2019 mendatang. Pengurangan akan berimplikasi langsung terhadap tugas badan penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan, sehingga perlu segera mencarikan solusi.
Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu 2019, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, akan dipangkas keanggotaannya, dari yang semula 5 orang menjadi 3 orang. Karena tugas PPK yang super sibuk pada saat pelaksanaan jadual dan tahapan Pemilu, sehingga pengurangan keanggotaan penyelenggara Pemilu itu harus diimbangi dengan penambahan staf sekretariatnya.

0
0
0
s2sdefault

Pati, Kota – Pemerintah akan mengganti kerugian petani yang tanaman padinya puso atau gagal dipanen. Hanya saja, petani-petani yang mengikuti asuransi usaha tanaman padi (AUTP).
949 hektar dari 3.200 hektar luasan tanaman padi pada 2017 di Kabupaten Pati, puso. Namun dari luasan padi yang puso atau gagal dipanen itu, baru 109,167 hektar yang mengikuti asuransi usaha tanaman padi (AUTP). Kini petaninya yang sebagian besar tersebar di Kecamatan Gabus dan Kecamatan Kayen, telah mengajukan klaim asuransi atas kerugian yang dialaminya ke Asuransi Usaha Tanaman Padi Jasindo.

0
0
0
s2sdefault

Pati, Kota – Pemeriintah Kabupaten Pati mengusahakan para petaninya, yang belum memiliki Kartu Tani, masih dapat melakukan penebusan pupuk. Hanya saja, dalam pemenuhan kebutuhan pupuknya, masih harus menyesuaikan dengan kuota pupuk secara kabupaten.
Bagi petani yang sudah masuk dalam pengusulan penebusan pupuk, melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Sistem Managemen Pertanian Indonesia (Simpi), atau mereka yang belum terakses serta tidak memiliki kartu tani, masih bisa dilayani. Tapi, tetap mengacu alokasi kuota pupuk secara kabupaten.

0
0
0
s2sdefault

Joomla templates by a4joomla