{"id":6527,"date":"2025-11-03T04:44:56","date_gmt":"2025-11-02T21:44:56","guid":{"rendered":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/?p=6527"},"modified":"2025-11-03T10:49:00","modified_gmt":"2025-11-03T03:49:00","slug":"kebijakan-harga-beras-rayonisasi-dinilai-tidak-adil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/2025\/11\/03\/kebijakan-harga-beras-rayonisasi-dinilai-tidak-adil\/","title":{"rendered":"Kebijakan Harga Beras Rayonisasi Dinilai Tidak Adil"},"content":{"rendered":"<p>pasfmpati.com, Kota ; Kebijakan penetapan harga beras berbasis sistem rayon kini menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif nasional. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai langkah pemerintah ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.<br \/>\n<!--more-->Ia menyebut penerapan harga berbeda antarwilayah padahal kualitas beras sama merupakan bentuk diskriminasi kebijakan publik. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi yang menjamin ketersediaan pangan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.<br \/>\n\u201cKebijakan rayonisasi harga beras ini tidak adil. Masyarakat di wilayah berbeda membeli beras dengan kualitas sama tetapi harga berbeda,\u201d ujarnya. Firman menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi yang mengamanatkan negara hadir tanpa diskriminasi harga.<br \/>\nPolitisi Partai Golkar itu juga mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam mengatur subsidi bagi komoditas strategis nasional. Ia menilai, jika BBM dan pupuk bisa disubsidi dengan harga seragam di seluruh Indonesia, maka beras semestinya mendapat perlakuan sama.<br \/>\n\u201cKalau bensin, solar, dan pupuk bisa disubsidi dan harganya sama, mengapa beras justru tidak?\u201d tegas Firman di Jakarta, Sabtu (2\/11). Menurutnya, hal itu menunjukkan ketimpangan logika kebijakan yang berpotensi melemahkan keadilan sosial di sektor pangan.<br \/>\nFirman juga mengingatkan bahwa beras merupakan komoditas sensitif yang menyangkut stabilitas sosial dan politik nasional. Kenaikan harga akibat kebijakan yang tidak proporsional dapat memicu keresahan publik hingga mengganggu stabilitas pemerintahan.<br \/>\n\u201cHarga beras itu sangat sensitif, dampaknya bisa berantai ke berbagai sektor,\u201d katanya menegaskan. \u201cPersoalan ini bukan sekadar ekonomi, tapi juga menyangkut keadilan sosial dan kestabilan negara,\u201d lanjutnya dengan nada kritis.<br \/>\nIa kemudian mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem rayonisasi harga beras. Menurut Firman, kebijakan tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah dan gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat.<br \/>\n\u201cApakah sistem ini benar-benar efektif menjaga stabilitas harga pangan?\u201d tanya Firman retoris. \u201cJika hasilnya justru membuat rakyat di satu daerah membeli beras lebih mahal, maka jelas kebijakan ini harus ditinjau ulang,\u201d imbuhnya.<br \/>\nFirman Soebagyo menegaskan negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional menjamin ketersediaan pangan yang wajar dan merata. Ia menyerukan agar kebijakan pangan nasional kembali berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar efisiensi pasar.<br \/>\n\u201cKeadilan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa,\u201d tutup Firman dengan nada tegas. Ia berharap pemerintah tidak menjadikan beras sebagai simbol ketimpangan kebijakan, melainkan sarana memperkuat keadilan sosial dan persatuan nasional.(*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>pasfmpati.com, Kota ; Kebijakan penetapan harga beras berbasis sistem rayon kini menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif nasional. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai langkah pemerintah ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5576,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,8,24,18],"tags":[],"class_list":["post-6527","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-informasi","category-lain-lain","category-politik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6527","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6527"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6527\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6528,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6527\/revisions\/6528"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5576"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6527"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6527"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6527"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}