Pati, Kota; Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Pati resmi menyepakati perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026. Persetujuan tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Pati, Rabu (20\/5\/2026), sebagai langkah percepatan harmonisasi regulasi daerah nasional.
\nPerubahan Propemperda dilakukan menyusul terbitnya regulasi baru pemerintah pusat mengenai tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Kebijakan tersebut sekaligus mempertegas komitmen DPRD dan pemerintah daerah menjaga sinkronisasi produk hukum dengan aturan nasional terbaru.
\nWakil Ketua DPRD Pati Bambang Susilo menegaskan perubahan Propemperda merupakan konsekuensi yuridis atas lahirnya regulasi pemerintah lebih tinggi. Menurut Bambang, DPRD berkewajiban memastikan seluruh Perda tetap relevan, adaptif, dan memiliki kepastian hukum kuat bagi masyarakat.
\n\u201cPropemperda memang ditetapkan awal tahun, tetapi dapat diubah ketika terdapat perintah regulasi diatasnya,\u201d tegas Bambang Susilo usai sidang. Ia menilai penyesuaian regulasi desa harus segera dilakukan agar arah pembangunan daerah tetap berjalan selaras kebijakan nasional pemerintah.
\nPelaksana Tugas Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyebut persetujuan perubahan Propemperda telah melewati tahapan pembahasan formal sebelumnya bersama legislatif. Risma menilai sinkronisasi regulasi menjadi fondasi penting memperkuat efektivitas pembangunan daerah sekaligus menjaga stabilitas pelayanan publik masyarakat.
\n\u201cPersetujuan hari ini memastikan program Perda berjalan lebih terarah sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan dinamika regulasi nasional,\u201d ujarnya.
\nPenandatanganan nota persetujuan tersebut menandai penguatan kolaborasi strategis DPRD dan Pemkab Pati dalam penyusunan kebijakan daerah.(*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Pati, Kota; Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Pati resmi menyepakati perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026. Persetujuan tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Pati, Rabu (20\/5\/2026), sebagai langkah percepatan harmonisasi regulasi daerah nasional.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7821,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,26,8,24,21,18,20],"tags":[],"class_list":["post-7819","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-hukum","category-informasi","category-lain-lain","category-pendidikan","category-politik","category-sosial"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7819","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7819"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7819\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7822,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7819\/revisions\/7822"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7821"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7819"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7819"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7819"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}