Pati, Kota; Polemik perubahan pajak dan retribusi UMKM di Kabupaten Pati terus memicu tekanan publik terhadap kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendesak pembatalan pembahasan rancangan peraturan daerah karena dinilai berpotensi membebani pelaku usaha kecil ditengah perlambatan ekonomi masyarakat.
\nKetua DPRD Pati Ali Badruddin membantah tudingan bahwa lembaga legislatif menjadi penggagas kenaikan batas pendapatan wajib pajak UMKM tersebut. Menurutnya, pembahasan regulasi pajak merupakan tindak lanjut usulan eksekutif berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
\nAli menegaskan DPRD hanya menjalankan fungsi pembahasan regulasi agar pemerintah daerah tidak terkena sanksi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. \u201cKalau pembahasan ini ditarik pemerintah daerah, kami tentu menghormati keputusan tersebut,\u201d ujar Ali Badruddin saat konferensi pers di Gedung DPRD Pati, Senin 25 Mei 2026.
\nDalam regulasi sebelumnya, pelaku UMKM dengan penghasilan Rp3 juta per bulan sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan ambang pendapatan menjadi Rp6 juta melalui rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas bersama DPRD.
\nNamun dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan batas pendapatan hingga Rp8 juta sampai Rp10 juta setiap bulan. Legislator menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro ditengah lemahnya daya beli masyarakat serta tekanan sektor perdagangan daerah.
\nSementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra membuka peluang pembatalan propemperda setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut. \u201cKalau propemperda ini tidak memungkinkan dibahas ataupun dilaksanakan, ya kita batalkan,\u201d tegas Risma usai audiensi bersama AMPB, Sabtu 23 Mei 2026.(*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Pati, Kota; Polemik perubahan pajak dan retribusi UMKM di Kabupaten Pati terus memicu tekanan publik terhadap kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendesak pembatalan pembahasan rancangan peraturan daerah karena dinilai berpotensi membebani pelaku usaha kecil ditengah perlambatan ekonomi masyarakat.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7858,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,26,8,24,21,18,20],"tags":[],"class_list":["post-7857","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-hukum","category-informasi","category-lain-lain","category-pendidikan","category-politik","category-sosial"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7857","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7857"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7857\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7859,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7857\/revisions\/7859"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7858"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7857"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7857"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7857"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}