Pati Kota; Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo memicu reaksi keras dari Senayan. Anggota DPR RI Firman Soebagyo menilai penyadapan di luar prosedur hukum mengancam kedaulatan negara, wibawa pemerintah, dan kepercayaan investor.
\nAnggota DPR Firman Soebagyo menanggapi dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Ia menyebut penyadapan di luar prosedur hukum sebagai peringatan serius bagi kedaulatan negara, Senin (9\/11\/2026).
\nFirman meminta semua pihak tidak terjebak polemik karena proses hukum atas kasus tersebut sedang berjalan. \u201cBiarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan transparan,\u201d ujar Firman, mengingatkan praduga tak bersalah.
\nMenurut Firman, perkara ini tidak biasa karena objeknya Kepala Negara, yang merupakan simbol kedaulatan bangsa. Ia menegaskan penyadapan hanya sah dengan dasar hukum, izin pejabat berwenang, dan demi penegakan hukum.
\nFirman memaparkan tiga bahaya penyadapan: rahasia negara bocor, wibawa negara runtuh, dan kedaulatan rakyat dibajak. Firman memperingatkan bahaya itu: \u201cKedaulatan kita bisa bocor dari dalam, sebelum musuh dari luar datang.\u201d
\nIa menilai pelemahan wibawa Kepala Negara akan ikut melemahkan wibawa dan kepercayaan internasional terhadap negara. Sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Politik, ia menyebut investor akan mempertanyakan keamanan usaha mereka.
\nFirman mendesak aparat mengusut tuntas secara transparan serta DPR dan pemerintah segera menyelesaikan RUU Penyadapan. Ia juga meminta masyarakat tidak panik, tidak terprovokasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.(*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Pati Kota; Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo memicu reaksi keras dari Senayan. Anggota DPR RI Firman Soebagyo menilai penyadapan di luar prosedur hukum mengancam kedaulatan negara, wibawa pemerintah, dan kepercayaan investor. Anggota DPR Firman Soebagyo menanggapi dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Ia menyebut penyadapan di luar prosedur hukum sebagai peringatan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4238,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,8,24,18,20],"tags":[],"class_list":["post-8688","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-informasi","category-lain-lain","category-politik","category-sosial"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8688","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8688"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8688\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8689,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8688\/revisions\/8689"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4238"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8688"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8688"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pasfmpati.com\/radio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8688"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}