pasfmpati.com, Pati Kota : Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati menyatakan, pada pembahasan program legislasi daerah (Prolegda) tahun ini, mengajukan satu raperda inisiatif. Raperda inisiatif itu, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pati Ir HM Nur Sukarno, saat bicang-bincang Kopi Pagi Radio PAS FM Pati, Kamis (27/7/2023) menuturkan, Bapemperda DPRD Pati saat ini tengah membahas sejumlah rancangan perda di tingkat komisi-komisi. Salah satunya raperda inisiatif tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
“Perlu saya informasikan dan lebih penting lagi saya sebagai inisiator raperda perlindungan dan pemberdayaan petani ini. Salah satu salah satu isinya itu, Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk mengatasi dampak dari wabah penyakit dan musibah banjir. Sehingga petani ringan setelah ada musibah banjir,” jelasnya.
Selain itu, di raperda yang diinisiatori itu, kata Nur Sukarno, pemerintah harus menginisiasi inovasi pertanian yang berkelanjutan.
Bapemperda, kata politisikus Partai Golkar Pati juga tengah membahas raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya termasuk tambak dan kolam ikan, serta petambak garam dan nelayan.
“Dua raperda ini sedang dalam pembahasan di Komisi B, dan ditambah dengan raperda tentang penataan PKL. Mudah-mudahan tahun ini terselesaikan,” kata Nur Sukarno.
Khusus untuk raperda inisiatif tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, , kata Ir HM Nur Sukarno, diajukan sejak 2018 dan sudah ada kajian akademik. Namun, karena terhenti, kajian akademik kembali dilanjutkan dengan menggandeng UNS.
Tahun ini, Bapemperda Pati masih harus membahas dan menyelesaikan tujuh raperda yang ada. 3 raperda di Komisi B, serta masing-masing 2 raperda di Komisi C dan Komisi D.(*)
