DPR Kunjungi Pasar Johar, Soroti Stok Pangan dan Harga

pasfmpati.com, Pati Kota; Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Pasar Johar, Semarang guna memastikan stok dan harga bahan pangan menjelang Ramadan. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi pasar serta mendengar keluhan dari pedagang terkait penurunan daya beli masyarakat.
“Tahun ini kami merasakan betul sepinya pembeli di pasar, tidak seperti Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya,” ungkap seorang pedagang. Pedagang juga mengeluhkan keberadaan pasar induk lama yang masih beroperasi, sehingga mengurangi jumlah pengunjung di pasar induk baru.
Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah agar segera menindaklanjuti permasalahan ini. Menurutnya, keberadaan dua pasar induk yang berjalan bersamaan harus segera dicari solusinya agar tidak merugikan pedagang yang sudah mengikuti kebijakan pemerintah.
“Pemerintah harus serius memperhatikan keluhan pedagang agar masalah dua pasar induk ini segera terselesaikan,” ujar Firman. Dia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas dan konsisten dalam pengelolaan pasar induk.
Selain meninjau Pasar Johar, rombongan DPR juga mengecek serapan dan stok beras di gudang Bulog Semarang. Firman Soebagyo turut berdiskusi dengan Direktur Umum dan SDM Bulog, Prof Sudarsono, mengenai keluhan petani yang menjual hasil panen di bawah harga pemerintah.
“Dana Rp16 triliun dari pemerintah bukan dana tunai, melainkan hanya garansi kepada bank HIMBARA dengan beban bunga,” jelas Firman. Ia menyoroti bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah sebelumnya yang menjamin dana tersebut untuk kesejahteraan petani.
Firman juga mengingatkan Bulog agar mengantisipasi stok beras yang ada agar tidak menimbulkan kerugian. Ia menyoroti pentingnya standar penyimpanan yang baik untuk menghindari penurunan kualitas akibat kadar air yang belum memenuhi standar.
“Gudang Bulog tidak memiliki fumigasi standar, ini bisa menimbulkan kerusakan stok yang berakibat kerugian besar,” pungkas Firman. Ia menegaskan bahwa kebijakan terkait stok pangan harus ditangani lebih serius agar tidak berdampak negatif pada perekonomian masyarakat.(*)