Swasembada Pangan Lewat Ketela Butuh Jaminan Harga Nasional

pasfmpati.com, Pati Kota ; Ketahanan pangan berbasis ketela dinilai dapat terwujud jika pemerintah menjamin harga hasil panen petani tetap stabil.
Petani desa membutuhkan regulasi harga agar bisa merencanakan produksi secara mandiri dan terhindar dari fluktuasi pasar.
Petani ketela selama ini berjuang tanpa kepastian harga meski menyuplai kebutuhan nasional akan bahan baku tapioka berkualitas.
Berbeda dengan padi dan gula, ketela belum mendapatkan perhatian pemerintah dalam bentuk harga acuan atau intervensi pasar.
“Ketela menyuplai kebutuhan nasional, tetapi tak ada perlindungan harga seperti komoditas strategis lainnya,” kata Pandoyo.
“Petani jadi tak punya acuan saat panen, padahal ini bisa menjadi kunci swasembada pangan dari desa ke kota.”
Wilayah Pati dan sekitarnya merupakan daerah penyumbang utama ketela yang menopang UMKM dan industri rumah tangga berbasis tapioka.
Lebih dari 35 persen petani menggantungkan hidup pada singkong dan tersebar hingga Jepara, Rembang, dan Wonogiri.
Harga ketela yang hanya Rp1.650 per kilogram belum dikurangi potongan reflaksi yang membuat petani makin tertekan.
Reflaksi mencapai 53 kilogram per ton, membuat harga bersih hanya sekitar Rp1.000 per kilogram, jauh dari nilai wajar.
“Jika harga minimal Rp2.000, petani tetap untung walau dipotong ongkos produksi dan biaya operasional per hektare,” ucap Pandoyo.
“Sekarang tanpa acuan harga, mereka hanya berharap keberuntungan dari hasil panen tanpa kepastian ekonomi jangka panjang.”
Produktivitas ketela yang tinggi hingga 25 ton per hektare menunjukkan potensi besar bila didukung kebijakan harga nasional.
Pendapatan bersih petani bisa mencapai Rp40–50 juta, asalkan harga dijamin dan tidak anjlok sewaktu-waktu oleh pasar bebas.
Pandoyo menyambut baik inisiatif komunikasi antara Gubernur Jateng dan Lampung sebagai produsen utama ketela nasional.
“Kami harap ada langkah nyata menetapkan harga tetap, agar swasembada pangan berbasis desa bisa segera terwujud,” tegasnya.(*)