Bupati Pati Disarankan Berani Tak Populer Demi Reformasi

pasfmpati.com, Pati Kota ; Upaya Bupati Pati Sudewo Candra dalam bersih-bersih birokrasi mendapat dukungan kuat dari berbagai tokoh nasional. Salah satunya datang dari Firman Soebagyo, anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum IKKP Jakarta.
Firman menilai langkah berani Sudewo dalam merombak struktur ASN merupakan kebijakan penting demi pemerintahan yang bersih. Menurutnya, Sudewo harus konsisten meski kebijakan ini tidak populer dan mengundang banyak kritik.
“Dalam membangun pemerintahan bersih, penempatan ASN harus sesuai prosedur dan bebas dari praktik transaksional. Jika proses rekrutmen korup, hasilnya pasti menciptakan birokrasi lemah, kotor, dan jauh dari pelayanan rakyat,” tegas Firman.
Ia menambahkan bahwa struktur birokrasi harus diisi figur berkompetensi agar pelayanan publik berjalan efektif, cepat, dan akuntabel. Pemerintahan yang baik bergantung pada sumber daya manusia, bukan sekadar pada kekayaan alam semata.
“ASN bukan sekadar pelaksana, mereka bagian penting dari wajah pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bila rekrutmennya asal-asalan, maka output kinerja pemerintah juga akan buruk dan merugikan daerah,” ujar Firman meyakinkan.
Langkah bersih-bersih ini dinilainya akan menghadapi tantangan, terutama dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Namun, Firman menegaskan bahwa perubahan besar hanya mungkin terjadi melalui langkah berani dan tegas.
“Kebijakan ini pasti menimbulkan gesekan, namun demi pemerintahan sehat, kita harus rela melewati tekanan itu. Jika konsisten lima tahun, saya yakin Pati akan jauh lebih baik dan rakyat akan menikmati hasilnya,” lanjutnya penuh keyakinan.
Firman juga menyinggung hasil pertemuan tokoh IKKP di Jakarta yang sepakat mendukung reformasi birokrasi. Ia mengajak seluruh masyarakat Pati ikut mengawal kebijakan ini agar berjalan jujur, transparan, dan berdampak nyata bagi rakyat.
“Bupati tak perlu takut terhadap kritik selama berjalan sesuai arah reformasi dan aturan perundang-undangan. Kami dari DPR RI dan IKKP akan terus mendukung dan juga mengingatkan jika terjadi penyimpangan kebijakan,” pungkas Firman.(*)