Pro Kontra Pencabutan Perijinan Tambang Nikel di Raja Ampat

pasfmpati.com, Pati Kota ; Pencabutan izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua, memicu perdebatan sengit di kalangan pemangku kepentingan. Anggota DPR Firman Soebagyo menyatakan, isu ini memiliki banyak sisi yang perlu dipertimbangkan secara matang.
Kelompok pro-pencabutan menilai langkah ini penting untuk menyelamatkan ekosistem unik Raja Ampat. “Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati terumbu karang terbaik dunia,” tegas Firman.
Sementara itu, pihak kontra mengkhawatirkan efek domino pada perekonomian daerah. “Industri pertambangan menyerap ribuan tenaga kerja lokal,” ungkap politisi dari Dapil III Jawa Tengah ini.
Firman mengecam praktik pemberian izin tambang masa lalu yang abai terhadap lingkungan. “Selama 10 tahun terakhir, pertimbangan ekologi sering diabaikan,” paparnya dengan nada kesal.
Ia membeberkan bukti kerusakan lingkungan akibat tambang liar di berbagai daerah. “Banjir dimana-mana adalah konsekuensi dari eksploitasi berlebihan,” tegas Wakil Ketum Kadin bidang Politik ini.
Firman mengungkap dugaan keterlibatan oknum aparat dalam tambang ilegal. “Ada indikasi pejabat dan penegak hukum menjadi backing praktik ilegal,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini mendukung langkah tegas Presiden Prabowo. “Pencabutan izin harus dilakukan dengan prinsip keadilan,” tegas Ketum Ikatan Keluarga Kabupaten Pati ini.Firman menekankan pentingnya penindakan tanpa pandang bulu. “Baik BUMN maupun perusahaan mantan pejabat harus tunduk hukum,” tegasnya.Ia menyoroti kekecewaan masyarakat terhadap ketimpangan penegakan hukum. “Rakyat kecil selalu jadi korban, sementara oligarki bebas,” ucap Firman.Firman menegaskan Komisi IV DPR akan terus mengawal isu lingkungan ini. “Kami akan memastikan pemerintah konsisten menjalankan regulasi,” pungkasnya.(*)