DPR dan Satgas Pastikan Penyelesaian Kasus Tesonilo Tuntas

pasfmpati.com, Pati Kota ; Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengapresiasi langkah cepat Satgas Penertiban Kawasan Hutan menyelesaikan kasus Taman Nasional Tesonilo. Menurutnya, fokus kunjungan kali ini adalah percepatan penyelesaian masalah sawit dan kawasan hutan konservasi.
Firman menyatakan bahwa sumber masalah berasal dari kesenjangan sosial yang dimanfaatkan oknum tertentu demi kepentingan pribadi. Kawasan hutan yang harusnya dijaga justru dijadikan lahan kelapa sawit oleh pihak tak bertanggung jawab.
“Satgas sudah menyampaikan rencana konkret, dan kami yakin kasus Tesonilo selesai sebelum Agustus sesuai targetnya. Kepastian hukum penting dijamin, pengusaha patuh tak boleh ditekan, dan pelanggar harus ditindak tegas serta adil,” ujar Firman Soebagyo dalam kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI ke Bulog Pekanbaru, Riau, Jumat (20/6/2025).
Satgas Penertiban Kawasan Hutan, kata anggota Komisi IV DPR RI ini, telah memaparkan rencana kerja yang dinilai tepat, termasuk menyasar para pelaku yang terindikasi melanggar hukum. Target utama adalah menyelesaikan kasus ini sebelum bulan Agustus sesuai janji yang disampaikan langsung oleh Wakil Komandan Satuan Tugas (Wadan Satgas) Penertiban Kawasan Hutan, Brigjen Dody Triwinarno SIP, MHan.
“Kami akan selesaikan kasus Tesonilo sebelum Agustus, dan memastikan penegakan hukum berjalan adil tanpa diskriminasi. Kami tempuh pendekatan humanis, namun tetap tegak lurus menindak pelanggar yang merusak kawasan konservasi negara,” kata Brigjen Dody.
Firman menegaskan bahwa kepastian hukum harus ditegakkan bagi pengusaha yang telah membayar dan mematuhi aturan. Revisi peraturan presiden sedang ditunggu sebagai dasar verifikasi legalitas dokumen usaha sawit masyarakat.
Selain menyelesaikan persoalan hukum, DPR juga akan memfasilitasi mediasi antara pengusaha, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Tujuannya adalah menjamin iklim usaha yang sehat tanpa mengorbankan kepentingan rakyat kecil di sekitar hutan.
Firman meminta Satgas tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum, terutama terhadap oknum aparat, politisi, dan oligarki. Ia mengingatkan agar jangan sampai rakyat kecil menjadi korban, sementara para cukong justru bebas berkeliaran.
Firman juga mengapresiasi pendekatan humanis Satgas yang tetap menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan kawasan konservasi. Ia menyebut bahwa seluruh pelaku telah diberi kesempatan, namun hutan harus kembali pada fungsi ekologisnya.(*)