DPRD Pati Setujui Nota Kesepakatan KUA PPAS 2025

pasfmpati.com, Pati Kota ; DPRD Kabupaten Pati akhirnya menyetujui nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Persetujuan ini dicapai setelah melalui pembahasan intens dan ditandatangani dalam rapat paripurna yang berlangsung Kamis (7/7/2025).
Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin, menjelaskan bahwa persetujuan ini masih berupa nota kesepakatan, bukan APBD perubahan final. Langkah selanjutnya adalah penyerahan dokumen ke eksekutif untuk disusun menjadi rancangan perubahan APBD.
“Selanjutnya, eksekutif akan menyusun rancangan APBD yang kami akan tindaklanjuti sesuai dengan tahapan peraturan yang berlaku,” ungkap Ali Badruddin. “Proses ini kami harap dapat memastikan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Ali Badruddin menambahkan bahwa pembahasan terkait sektor pendapatan juga menjadi sorotan, terutama di bidang kelautan. Hal ini merespons perubahan kewenangan atas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang kini berpindah ke provinsi, mempengaruhi potensi pendapatan daerah.
“Dinas Kelautan harus meningkatkan kinerja agar pendapatan daerah dari sektor ini tidak menurun,” jelas Ali. “Kami akan terus memantau agar potensi yang ada bisa dimaksimalkan tanpa memberatkan masyarakat,” tambahnya.
Bupati Pati, Sudewo, memberikan apresiasi atas dukungan DPRD terhadap rancangan anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah siap untuk menindaklanjuti keputusan tersebut.
“Semua fraksi setuju dan OPD siap untuk melaksanakan keputusan ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan,” kata Sudewo. “Kami fokus untuk meningkatkan sektor perikanan dan menjaga target pendapatan,” ujarnya.
Sudewo juga mengungkapkan pentingnya upaya maksimal dalam meningkatkan pendapatan dari TPI sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah. Ia mendukung arahan DPRD agar sektor perikanan diperhatikan secara serius.
“Usulan DPRD tentang sektor perikanan sangat relevan, kami akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengoptimalkan pendapatan,” tegas Sudewo. “Kita harus memastikan kebijakan yang dijalankan tidak membebani masyarakat,” katanya.(*)