Kritik Tajam Firman Soebagyo: PHLN KKP Berisiko Tambah Beban Fiskal dan Hambat Kemandirian Maritim

pasfmpati.com, Pati Kota ; Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memanfaatkan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) senilai Rp6,49 triliun dari pemerintah Spanyol guna membiayai proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS) menuai kritik tajam dari DPR RI. Dalam Rapat Kerja bersama Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti berbagai implikasi serius dari kebijakan tersebut.
Firman menilai keputusan pemerintah untuk kembali mengambil utang luar negeri justru kontradiktif dengan kebutuhan mendesak untuk memperkuat ekonomi nasional yang saat ini masih dalam tahap pemulihan pasca-krisis global. “Penggunaan PHLN untuk proyek yang berbasis teknologi asing tidak hanya berisiko membebani fiskal, tapi juga bisa menjadi bentuk regresi dalam penguatan industri maritim domestik,” ujar Firman.
Lebih lanjut, Firman menyoroti bahaya struktural dari kebijakan ini: ketergantungan kronis pada teknologi asing. Ia menyebut bahwa proyek MFISS yang melibatkan pengadaan kapal dan sistem asing akan menurunkan insentif bagi pengembangan teknologi dan manufaktur maritim nasional.
“Alih-alih memperkuat ekosistem industri dalam negeri, kita justru kembali menanamkan modal ke luar negeri melalui pinjaman berbunga tinggi. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kedaulatan,” tegasnya.
Dari perspektif fiskal, Firman menggarisbawahi bahwa struktur anggaran dalam UU APBN terdiri dari berbagai sumber, termasuk rupiah murni, PHLN, PNBP, dan BLU. Ketika porsi PHLN meningkat signifikan, maka alokasi rupiah murni otomatis akan tergerus, yang pada gilirannya mempersempit ruang gerak fiskal Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun dan mengeksekusi program strategis.
“Dengan bunga, biaya administrasi, serta risiko fluktuasi nilai tukar, PHLN bisa menjadi beban jangka panjang bagi APBN. Kita harus mengingat bahwa pinjaman hari ini adalah pajak yang dibayar generasi berikutnya,” ujar Firman.
Ia juga memperingatkan risiko yang melekat pada proyek jangka menengah-panjang seperti MFISS. Proyek yang memakan waktu hingga tiga tahun cenderung rawan terhadap instabilitas ekonomi dan perubahan politik, yang bisa berdampak langsung terhadap kelangsungan proyek dan efektivitas penggunaan dana pinjaman.
“Pertanyaannya bukan hanya apakah proyek ini penting, tapi apakah waktunya tepat dan pembiayaannya bijak,” tandasnya.
Sebagai solusi, Firman mendorong pemerintah untuk mencari skema pembiayaan alternatif yang lebih berkelanjutan dan berorientasi nasional. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan pembiayaan dari bank nasional atau melalui kemitraan dengan sektor swasta.
“Bank nasional dan institusi keuangan lokal bisa diberdayakan. Di saat yang sama, sektor swasta dapat digandeng untuk ikut terlibat, sehingga beban keuangan tidak sepenuhnya dipikul negara,” jelasnya.
Terakhir, Firman mengingatkan agar DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara ketat apabila proyek ini tetap dilanjutkan. Ia mengkritik keras potensi keterlibatan perantara atau broker yang bisa menyedot dana secara tidak efisien.
“Kita tidak ingin PHLN ini berubah menjadi ladang permainan para broker. DPR wajib memastikan penggunaan dana pinjaman tepat sasaran dan tidak menjadi beban negara,” tutupnya.(*)