Goes to Campus UNDIP Jadi Ruang Dialog Akademisi, Mahasiswa, dan BPJS Kesehatan Pati tentang JKN

pasfmpati.com, Rembang Kota ; Kuliah umum BPJS Kesehatan Goes to Campus yang digelar di PSDKU Universitas Diponegoro (UNDIP) Rembang menjadi ruang diskusi hangat antara akademisi, mahasiswa, dan praktisi dalam melihat peran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai wujud nyata perlindungan sosial di Indonesia, rabu (2/9).
Dosen Departemen Administrasi Publik UNDIP, Johan Bhimo Sukoco, menekankan pentingnya dimensi kemanusiaan dalam memahami kebijakan kesehatan. Menurutnya, jaminan sosial kesehatan tidak bisa dipandang semata-mata dari sisi administrasi, melainkan juga dari nilai-nilai kemanusiaan, kebijakan hukum, dan tata kelola kesehatan.
“Teman-teman di Program Studi Administrasi Hukum perlu memahami bahwa kebijakan kesehatan selalu berhubungan erat dengan manajemen pelayanan. Dalam pembelajaran, kita juga menyinggung soal manajemen perubahan. Perubahan seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman, ibarat orang sakit yang harus melalui pengobatan,” jelas Johan.
Ia menambahkan, transformasi yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah contoh nyata manajemen perubahan yang berhasil diterapkan. Proses pelayanan administratif yang sebelumnya memakan waktu cukup lama, kini dapat diselesaikan kurang dari 50 menit. Menurutnya, ini membuktikan bahwa walaupun perubahan sering terasa berat, justru itulah kunci bagi organisasi untuk terus berkembang.
“Komitmen inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut dalam pertemuan maupun perkuliahan berikutnya. Sebagai pengantar, kita bisa melihat bahwa upaya BPJS Kesehatan, khususnya di Cabang Pati, memberikan manfaat nyata melalui prinsip pelayanan yang mudah dan cepat,” imbuhnya.
Diskusi kemudian semakin menarik ketika mahasiswa mengajukan pertanyaan kritis. Gunawan, salah satu mahasiswa UNDIP, menyoroti isu diskriminasi dalam layanan.
“Bagaimana komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadapi diskriminasi layanan peserta JKN di fasilitas Kesehatan?” tanyanya.
Sementara itu, Wisnu, mahasiswa lainnya, memberikan apresiasi atas capaian JKN yang telah menjangkau lebih dari 200 juta jiwa, namun menyoroti tantangan digitalisasi.
“Saya melihat sistem JKN menggunakan aplikasi dan internet. Bagaimana upaya menjangkau masyarakat di daerah yang akses internetnya masih sulit?,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Wahyu Giyanto menegaskan bahwa transformasi layanan JKN diarahkan agar semua peserta mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara.
“JKN hadir sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan. Transformasi layanan kami fokus pada tiga aspek. Pertama mudah, peserta cukup menggunakan NIK tanpa fotokopi berkas, dan semua layanan administratif terus didigitalisasi. Kedua cepat, pengaduan peserta ditangani secara tuntas dengan sistem terintegrasi, termasuk melalui aplikasi Mobile JKN dan Care Center 165. Ketiga setara, tidak boleh ada diskriminasi ataupun iur biaya tambahan. Semua peserta berhak mendapatkan standar layanan yang sama di seluruh fasilitas kesehatan mitra,” tegas Wahyu.
Ia juga menjawab kritik mahasiswa terkait digitalisasi dengan menekankan bahwa BPJS Kesehatan terus memperluas kanal layanan, baik tatap muka di kantor cabang maupun fasilitas kesehatan, maupun non tatap muka melalui kanal digital.
“Kami menyadari belum semua daerah memiliki akses internet yang stabil. Karena itu, kanal layanan tatap muka tetap kami optimalkan, salah satunya adalah layanan BPJS Keliling yang hadir di setiap kecamatan dengan kriteria daerah dengan akses jauh dan jaringan tidak bagus ,” tambahnya.yan
Wahyu menegaskan bahwa dengan cakupan kepesertaan mencapai 280,5 juta jiwa (98,46% UHC) dan peserta aktif lebih dari 221 juta jiwa, BPJS Kesehatan kini menjadi penyelenggara jaminan sosial kesehatan terbesar di dunia dengan skema single scheme. Indonesia bahkan mendapatkan pengakuan internasional berupa penghargaan dari International Social Security Association (ISSA) tahun 2024.
“Transformasi JKN adalah ikhtiar berkelanjutan. Kami mengajak masyarakat untuk terus mengawasi, mendukung, dan ikut menjaga agar layanan JKN semakin berkualitas. Harapannya, semua peserta bisa merasakan layanan kesehatan yang benar-benar mudah, cepat, dan setara,” tutup Wahyu.(*)