BPJS Kesehatan Tekankan Validasi Biometrik dan Surat Kontrol

pasfmpati.com, Rembang ; BPJS Kesehatan menekankan pentingnya disiplin validasi biometrik dan ketertiban penerbitan surat kontrol dalam layanan JKN. Forum monitoring bersama FKRTL wilayah Pati, Rembang, dan Blora pada Selasa (16/9) menjadi wadah evaluasi menyeluruh.
Kepala Rekam Medis RSUD dr. R. Soetijono Blora, Puji, menyampaikan masih ditemukan data SEP tanpa token. “Setahu kami hal itu mustahil secara sistem, tetapi faktanya masih ada data SEP tanpa token,” ujarnya.
Puji juga menyoroti validasi sidik jari yang sering gagal terbaca sehingga perlu penghapusan sidik jari melalui BPJS Kesehatan. Ia mempertanyakan apakah data hasil penghapusan sidik jari tersebut ikut dihitung sebagai kasus evaluasi rutin.
PIC JKN RS KSH Pati, Ajeng Fitri Setyani, menegaskan fenomena SEP tanpa validasi biometrik tetap menimbulkan pertanyaan serius. “Kami khawatir fenomena ini dianggap phantom billing, padahal secara teknis mustahil terjadi tanpa proses validasi,” jelasnya.
Ajeng juga mengkritisi mekanisme approval user karena data sistem menampilkan nama pengguna yang tidak dikenal pada beberapa kasus. “Kami menemukan nama user tidak jelas, padahal seharusnya sesuai pakta integritas dengan identitas resmi,” tegasnya.
Selain itu, Ajeng menyoroti kendala teknis penerbitan SK bagi pasien kemoterapi, hemodialisa, dan appointment kontrol. Ia menjelaskan sistem tidak mengizinkan SK terbit sebelum rujukan habis, sehingga mengganggu ketepatan layanan pasien.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Wahyu Giyanto, menegaskan pentingnya validasi biometrik demi mencegah fraud. “Approval tanpa biometrik bisa dianggap phantom billing saat audit, dan tanggung jawab ada di pimpinan rumah sakit,” katanya.
Wahyu menekankan SK wajib terbit sebelum SEP, minimal H-1 hingga H-4, bukan retrospektif setelah pelayanan. Ia juga mengingatkan bahwa ketidaktertiban administrasi berisiko klaim ditolak sehingga merugikan rumah sakit maupun peserta.
“Prosesnya harus diperbaiki, peoplenya juga harus diperbaiki, agar kontrol tepat waktu dan validasi sesuai ketentuan,” tutupnya. Wahyu menegaskan, semua perbaikan itu demi memastikan layanan JKN tetap akuntabel, berkualitas, serta berkelanjutan bagi masyarakat.(*)