Kebijakan Harga Beras Rayonisasi Dinilai Tidak Adil

pasfmpati.com, Kota ; Kebijakan penetapan harga beras berbasis sistem rayon kini menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif nasional. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai langkah pemerintah ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.
Ia menyebut penerapan harga berbeda antarwilayah padahal kualitas beras sama merupakan bentuk diskriminasi kebijakan publik. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi yang menjamin ketersediaan pangan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kebijakan rayonisasi harga beras ini tidak adil. Masyarakat di wilayah berbeda membeli beras dengan kualitas sama tetapi harga berbeda,” ujarnya. Firman menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi yang mengamanatkan negara hadir tanpa diskriminasi harga.
Politisi Partai Golkar itu juga mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam mengatur subsidi bagi komoditas strategis nasional. Ia menilai, jika BBM dan pupuk bisa disubsidi dengan harga seragam di seluruh Indonesia, maka beras semestinya mendapat perlakuan sama.
“Kalau bensin, solar, dan pupuk bisa disubsidi dan harganya sama, mengapa beras justru tidak?” tegas Firman di Jakarta, Sabtu (2/11). Menurutnya, hal itu menunjukkan ketimpangan logika kebijakan yang berpotensi melemahkan keadilan sosial di sektor pangan.
Firman juga mengingatkan bahwa beras merupakan komoditas sensitif yang menyangkut stabilitas sosial dan politik nasional. Kenaikan harga akibat kebijakan yang tidak proporsional dapat memicu keresahan publik hingga mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Harga beras itu sangat sensitif, dampaknya bisa berantai ke berbagai sektor,” katanya menegaskan. “Persoalan ini bukan sekadar ekonomi, tapi juga menyangkut keadilan sosial dan kestabilan negara,” lanjutnya dengan nada kritis.
Ia kemudian mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem rayonisasi harga beras. Menurut Firman, kebijakan tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah dan gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat.
“Apakah sistem ini benar-benar efektif menjaga stabilitas harga pangan?” tanya Firman retoris. “Jika hasilnya justru membuat rakyat di satu daerah membeli beras lebih mahal, maka jelas kebijakan ini harus ditinjau ulang,” imbuhnya.
Firman Soebagyo menegaskan negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional menjamin ketersediaan pangan yang wajar dan merata. Ia menyerukan agar kebijakan pangan nasional kembali berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar efisiensi pasar.
“Keadilan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa,” tutup Firman dengan nada tegas. Ia berharap pemerintah tidak menjadikan beras sebagai simbol ketimpangan kebijakan, melainkan sarana memperkuat keadilan sosial dan persatuan nasional.(*)