Aturan Komite Sekolah Diperjelas

pasfmpati.com, Tayu; Komisi D DPRD Pati mempertegas aturan komite sekolah melalui sosialisasi langsung di SMP Negeri 1 Tayu, Senin pagi, 20 April 2026. Kebijakan ini menjawab keresahan masyarakat terkait iuran, wisata, serta perpisahan sekolah yang dinilai memberatkan ekonomi keluarga.
Sosialisasi menghadirkan unsur dewan, dinas pendidikan, sekolah, serta wali murid untuk menyamakan pemahaman aturan terbaru bersama. Kegiatan ini menekankan transparansi kebijakan dan memastikan semua program sekolah tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
Ketua Komisi D DPRD Pati Bandang Teguh Waluyo menegaskan aturan baru harus dipatuhi semua pihak tanpa pengecualian. Bandang menambahkan sosialisasi akan diperluas ke seluruh SMP di Kabupaten Pati agar implementasi berjalan merata efektif.
“Kami hadir memastikan aturan jelas, sehingga sekolah tidak lagi membebani wali murid dengan pungutan tidak sesuai ketentuan. Kami sepakat kejelasan regulasi dapat mencegah konflik antara sekolah dan orang tua terkait kegiatan tambahan nonprioritas pendidikan,” tutur Bandang.
Bendahara Komite SMP Negeri 1 Tayu Abdul Rohim menyebut sosialisasi memberi kejelasan atas aspirasi wali murid. Abdul Rohim menjelaskan sebelumnya terdapat inisiatif wisata dari wali murid yang akhirnya dibatalkan karena aturan baru.
“Banyak keinginan wali murid berbenturan aturan, sehingga penjelasan ini membantu menentukan kegiatan yang diperbolehkan bersama. Menurut kami, keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan sebagian pihak, namun harus dihormati demi kepatuhan regulasi pendidikan nasional berlaku,” Abdul Rohim
Sementara itu, Wali murid Amrill menyatakan dukungan terhadap kebijakan karena kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya stabil saat ini. Sosialisasi ini diharapkan mampu menciptakan kesepahaman antara sekolah dan wali murid dalam menjalankan program pendidikan ke depan.
“Aturan ini sangat membantu kami, karena biaya tambahan sekolah seringkali memberatkan keluarga dengan penghasilan terbatas saat ini,” tegasnya.
Komisi D DPRD Pati menegaskan pengawasan akan terus dilakukan agar kebijakan berjalan konsisten dan berpihak pada masyarakat.(*)