Firman Soebagyo Desak Hentikan Tambang Perusak Raja Ampat

pasfmpati.com, Pati Kota ; Politisi senior Partai Golkar Firman Soebagyo angkat bicara soal kerusakan parah lingkungan di Raja Ampat. Ia menyebut aktivitas tambang yang berlangsung di wilayah itu sebagai bentuk “perampokan atas nama izin.”
Firman menyatakan, kerusakan lingkungan laut dan daratan sudah sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi ditoleransi. “Lumpur menutup karang, logam berat mencemari laut. Ekosistem Raja Ampat sedang sekarat,” tegasnya prihatin.
Berdasarkan temuannya, sejumlah perusahaan melanggar izin dan merusak kawasan secara sistematis. PT Gag Nikel menambang di area seluas 6.030 hektare, sementara PT MRP bahkan tak memiliki dokumen lingkungan.
Selain itu, PT ASP dituding membabat Pulau Manuran tanpa sistem pengelolaan limbah yang jelas. PT KSM juga disebut beroperasi di luar izin PPKH di Pulau Kawe dan menyebabkan sedimentasi pesisir.
Firman menuntut tindakan tegas dari pemerintah pusat, termasuk pencabutan izin dan pemulihan lingkungan yang nyata. Ia mengecam sikap lemah Kementerian LHK yang dianggap hanya memberi sanksi administratif simbolis.
“Sanksi tak boleh hanya sebatas plang peringatan. Harus ada tindakan hukum dan pencabutan izin,” ujarnya. Ia menyambut baik langkah awal Kementerian ESDM dan aparat hukum, namun menekankan harus ada keberlanjutan.
Firman juga menyinggung pengalamannya saat menjadi Ketua Komisi IV DPR RI pada 2009–2014, yang sempat dilarang masuk tambang Freeport. “Sudah seperti negara dalam negara. Oligarki tambang harus dihentikan,” cetusnya.
Sebagai Ketua Umum IKKP Jawa Tengah, Firman menyuarakan komitmennya membela lingkungan dan masyarakat terdampak. “Kerusakan di Raja Ampat bukan hanya soal Papua, tapi ini ancaman nasional,” tandasnya.(*)