DPRD Tegaskan, Pemkab Tidak Ikut Campur Pengisian Perades

pasfmpati.com, Pati Kota : DPRD Kabupaten Pati menegaskan, pemerintah kabupaten tidak ikut campur dalam masalah pengisian perangkat desa. Biarlah pemerintah desa setempat yang melakukan seleksi hingga terisinya kekosongan jabatan perangkat desa.
Usai memimpin rapat paripurna persetujuan raperda pelaksanaan APBD Kabupaten Pati 2022 menjadi perda di gedung DPRD Pati, Jumat pagi (14/7/2023), Ketua Dewan Ali Badruddin mendesak Pemkab Pati mengembalikan wewenang penyelenggaraan pengisian perangkat desa kepada Pemerintah Desa (Pemdes).
“Hak mengangkat perangkat desa merupakan wewenang desa. Maka dari itu, dewan meminta kepada Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro untuk merevisi Perbup 55 tahun 2021 tentang Pengisian Perangkat Desa,” katanya.
Memang dalam perbup itu, kata Ali Badruddin, pemerintah daerah diberikan wewenang menyelenggarakan pengisian perangkat desa. Seperti Pemkab Pati memilih Tim seleksi untuk menyelenggarakan CAT. Ali Badrudin menilai aturan itu tidak sesuai dengan peraturan di atasnya baik Perda maupun undang-undang. “Karena sudah tidak relevan perlu untuk melakukan revisi Perbup Kabupaten Pati Nomor 55 tahun 2021. Tapi itu harus mendapat restu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya pemerintah daerah dijabat oleh Penjabat (Pj) Bupati. Itu merupakan ranah eksekutif,” katanya.
Sebelumnya pada pengisian perangkat desa pada April 2022 lalu, memang banyak menuai polemik, lantaran adanya dugaan kecurangan. Pemkab Pati dinilai bermain-main dalam pengisian perangkat desa. Untuk itu, pimpinan maupun anggota dewan menyepakati pengisian perangkat desa disesuaikan dengan Perda dan undang-undang. Karena, kata dia aturan itu berbunyi bahwa pengisian perangkat merupakan kewenangan pemerintah desa, bukan kewenangan daerah.(*)

Kontributor :

Juli 2023
S S R K J S M
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Berita Terbaru

  • All Posts
  • Bencana Alam
  • Berita
  • Budaya
  • Hukum
  • Info
  • Kecelakaan
  • Kriminal
  • Lain-Lain
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial