KPK Dorong Sistem Antikorupsi Berbasis Risiko

pasfmpati.com, Kota; Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong pendekatan berbasis risiko dalam pencegahan korupsi di Kabupaten Pati melalui asistensi terarah. Strategi ini menempatkan identifikasi celah sejak awal sebagai kunci memperkuat tata kelola anggaran daerah secara sistematis.
Pendekatan tersebut menyoroti proses krusial mulai perencanaan penganggaran hingga pengadaan barang dan jasa yang rawan penyimpangan.
Seluruh pemangku kepentingan dilibatkan agar pengawasan tidak hanya administratif tetapi juga berbasis pemetaan risiko yang terukur.
Kasatgas Korsup KPK Wilayah Jateng-DIY Azril Zah menegaskan pentingnya langkah konkret setelah pemetaan potensi kerawanan dilakukan.
“Langkah berikutnya adalah menyusun rencana aksi yang jelas dengan target terukur dan pelaporan berkala kepada KPK,” ujar Azril Zah.
Ia menekankan bahwa laporan masyarakat tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Namun demikian setiap laporan akan ditelaah secara objektif untuk memastikan validitas sebelum ditindaklanjuti oleh lembaga antirasuah tersebut.
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan KPK secara bertahap dan terukur. Fokus utama diarahkan pada pembenahan sektor infrastruktur yang sebelumnya menjadi sorotan agar lebih transparan dan akuntabel.
“Kami akan memastikan seluruh proses mulai perencanaan hingga pelaksanaan berjalan sesuai aturan agar manfaatnya tepat sasaran,” kata Risma Ardhi Chandra.
Ia menambahkan optimalisasi sistem digital seperti e-katalog menjadi bagian penting untuk menutup celah praktik penyimpangan anggaran. Ke depan evaluasi lapangan akan diperkuat guna menentukan prioritas proyek yang benar-benar dibutuhkan masyarakat secara objektif. Sinergi berkelanjutan dengan KPK diharapkan mampu membangun sistem pencegahan korupsi yang adaptif dan berorientasi hasil nyata.
Diakhir acara, Kastgas Korsup KPK Wilayah Jateng – DIY bersama Plt Bupati Pati menyerahkan hadiah kepada Desa Wonosekar, Desa Ngagel dan Desa Baleadi sebagai desa antikorupsi.(*)