Pedagang Pati Tolak Revisi Pajak Makanan

Pati, Kota; Suasana rapat paripurna DPRD Pati berubah memanas menjadi hiruk-pikuk yang tidak terkendali. Perwakilan BPKAD Pati menjelaskan revisi pajak barang jasa tertentu memberatkan rakyat kecil.
Puluhan pedagang kaki lima langsung berteriak lantang menolak kenaikan batas peredaran usaha tersebut. Mereka kompak menyuarakan keberatan karena omzet bulanan jarang mencapai tiga juta rupiah.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono angkat bicara di tengah tekanan massa yang membara. Ia dengan tegas berdiri di depan mikrofon untuk menyampaikan sikap resmi aliansi.
“Kami tidak anti pajak, tetapi pemerintah harus optimalkan sektor lain tanpa membebani rakyat kecil,” tegas Supriyono. “Pemerintah daerah wajib mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor lebih berkeadilan,” ujarnya.
Supriyono menambahkan bahwa pihaknya berjuang agar revisi tidak menyengsarakan pedagang kecil. Seluruh peserta audiensi pun bertepuk tangan keras menyetujui setiap kata yang diucapkan Supriyono.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mencoba menenangkan suasana dengan jaminan perlindungan bagi UMKM. Ia mengakui bahwa proses evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri telah dilakukan sesuai instruksi pusat.
Ali Badrudin menjelaskan bahwa revisi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tetap harus dilanjutkan. Pihaknya memastikan pembahasan bakal mempertimbangkan nasib PKL dan masyarakat kecil.
“Perda ini bakal tetap direvisi karena permintaan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Ali Badrudin. “Tindak lanjut itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan daerah dan pusat,” tegasnya.
Mendengar pernyataan tersebut, puluhan pedagang kembali berteriak tidak setuju dengan suara lantang. Mereka merasa janji perlindungan hanya retorika tanpa bukti nyata di lapangan.
Audiensi publik yang berlangsung alot itu akhirnya ditutup tanpa kesepakatan bulat antara kedua belah pihak. Pedagang dan DPRD hanya sepakat melanjutkan pembahasan teknis pada pekan depan tanpa perubahan.(*)