Blora, Kota; BPJS Kesehatan bersama Komisi IX DPR RI terus menggencarkan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat. Kali ini kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Blora pada Minggu (31/05) dan dihadiri lebih dari 300 perwakilan masyarakat dari berbagai desa. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk memahami hak, kewajiban, serta manfaat Program JKN sebagai salah satu program strategis nasional di bidang kesehatan.
Sosialisasi yang berlangsung dengan antusias tersebut menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pati Nuzuludin Hasan, Anggota DPRD Kabupaten Blora Andito, serta sejumlah tokoh masyarakat. Dalam kesempatan itu, masyarakat memperoleh berbagai informasi mengenai kepesertaan, akses layanan kesehatan, hingga pentingnya menjaga keberlangsungan Program JKN melalui semangat gotong royong.
“Kegiatan hari ini sangat penting karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Perlu dipahami bahwa JKN merupakan program negara yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Nuzuludin.
Menurut Nuzuludin, Program JKN tidak hanya memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga mengedepankan prinsip solidaritas sosial. Melalui mekanisme gotong royong, peserta yang sehat membantu peserta yang sedang sakit, sementara peserta yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik turut membantu peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Jangan memandang iuran JKN sebagai kerugian ketika belum pernah digunakan. Justru hal tersebut merupakan bentuk rasa syukur karena kita masih diberikan kesehatan, sekaligus menjadi bentuk kepedulian untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan semangat gotong royong inilah Program JKN dapat terus memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat Indonesia,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Nuzuludin juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif. Ia menjelaskan bahwa peserta saat ini dapat memanfaatkan berbagai inovasi layanan digital, seperti Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui PANDAWA, hingga penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas saat mengakses pelayanan kesehatan.
“Peserta dapat memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN untuk mengambil antrean secara online, memeriksa status kepesertaan, hingga memperoleh berbagai layanan administrasi tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Kami terus berupaya menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, keberadaan Program JKN menjadi instrumen penting dalam sistem perlindungan sosial nasional yang harus dijaga keberlanjutannya bersama-sama.
“Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara hadir untuk memastikan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang layak, berkualitas, dan terjangkau. Program JKN adalah bentuk nyata gotong royong bangsa Indonesia, di mana yang sehat membantu yang sakit dan yang mampu membantu yang membutuhkan,” kata Edy.
Ia menambahkan bahwa Komisi IX DPR RI terus mengawal pelaksanaan Program JKN agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Selain itu, pihaknya juga terus mengawasi keberlanjutan pembiayaan program agar tetap berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Kami berharap para tokoh masyarakat dan seluruh peserta yang hadir dapat menjadi penyambung informasi yang benar mengenai Program JKN. Keberhasilan JKN tidak hanya bergantung pada pemerintah atau BPJS Kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, kita optimistis Program JKN akan semakin kuat dan mampu memberikan perlindungan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Edy.(*)
