Audensi ke DPRD, PTT Tanyakan Nasibnya Soal Rekrutmen P3K

Puluhan pegawai tidak tetap (PTT) non tenaga pendidikan di Kabupaten Pati meminta untuk bisa diakomodir dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K). Mereka pun menyampaikan permintaan itu, saat audensi dengan bersama dinas terkait dan DPRD Kabupaten Pati, Kamis (12/10/2023).
Pendamping Forum PTT Kabupaten Pati Arif Mustofa mengatakan, para PTT non guru ini sedang memperjuangkan nasibnya, karena selama ini mereka termasuk K2 ada sebagian yang tidak terakomodir untuk rekrutmen P3K.
“Hasil audensi cukup bagus, Komisi A DPRD benar-benar membuka pintu, yang akan merapikan open rekrutmen pada tahun berikutnya. Karena akan menjadi bom waktu, bila nanti ada open rekrutmen kembali,” jelasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati Saiful Ikhmal mengatakan, sampai saat ini belum ada normatif kepegawaian yang bisa mengakomodir atau memberikan angin segar bagi PTT non tenaga pendidikan. “Hanya saja di tahun di UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sudah diganti dan sudah disyahkan tapi belum diundangkan. Oleh karena itu kami juga masih menunggu terkait produk regulasi itu, semoga saja di undang-undang yang baru ada angin segar bagi teman-teman PTT,” jelas Ikhmal.
Usai memimpin audensi, Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo mengungkapkan, karena terbentur dengan aturan mereka belum bisa diakomodir melalui usulan formasi. “Kita berharap kedepan ada solusi atau ada aturan baru yang bisa mengakomodir tenaga wiyata bakti atau PTT non guru dan tenaga teknis seperti halnya pustakawan,” katanya.
Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo di akhir audensi merekomendasikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menghentikan merekrut wiyata bakti dan sejenisnya, karena akan menjadi permasalahan baru.(*)