DPR Ingatkan Ancaman Krisis Akibat Lonjakan Harga Pangan Pokok

pasfmpati.com, Pati Kota ; Kenaikan harga beras bukan sekadar persoalan pasar, melainkan ancaman serius yang dapat mengguncang stabilitas bangsa. Anggota DPR RI Firman Subagyo menilai, gejala itu berpotensi memicu krisis ekonomi, politik, bahkan krisis kepercayaan.
Firman mengungkapkan, harga beras sangat sensitif karena menyangkut kebutuhan primer jutaan masyarakat yang mengandalkan konsumsi harian. “Krisis multidimensi bisa muncul hanya dari harga beras, karena beras adalah kebutuhan pokok terpenting,” ujarnya, melalui saluran jejaring sosialnya, Rabu (27/8/2025).
Ia menegaskan, inflasi akibat lonjakan harga pangan akan merusak daya beli, melemahkan perekonomian, dan memicu ketidakpuasan publik. “Krisis ekonomi dimulai dari dapur rakyat, sebab kebutuhan pokok menjadi ukuran kesejahteraan paling nyata,” katanya.
Tak hanya ekonomi, Firman menyoroti dampak politik yang rawan muncul dari gejolak harga pangan pokok. “Kenaikan harga beras bisa memicu protes besar, dan itu sangat berisiko terhadap stabilitas pemerintahan,” tegasnya.
Firman mengingatkan pengalaman sejarah di Indonesia, mulai dari krisis moneter 1997 hingga demonstrasi besar tahun 1998. Menurutnya, gejolak harga pangan terbukti memperburuk kondisi politik, bahkan berkontribusi terhadap perubahan rezim.
Dalam pandangannya, pemerintah wajib bertindak cepat melalui kebijakan yang langsung dirasakan rakyat untuk menekan gejolak harga. “Subsidi langsung, pengawasan pasar, dan peningkatan produksi dalam negeri adalah solusi yang realistis,” jelas Firman.
Ia juga memperingatkan Badan Pangan Nasional agar tidak menganggap enteng dampak psikologis kenaikan harga pangan pokok. “Risikonya bukan hanya ekonomi melemah, tetapi pemerintahan Presiden Prabowo bisa menghadapi krisis multidimensi,” ungkapnya.
Firman menutup pernyataannya dengan membandingkan krisis pangan di negara lain seperti Tunisia, Mesir, hingga Zimbabwe. “Pelajarannya jelas, menjaga stabilitas harga pangan adalah kunci mencegah instabilitas sosial, ekonomi, dan politik,” pungkasnya.(*)