Politik Beras, FGD Fraksi PDI Perjuangan Soroti Inkonsistensi Kebijakan Pangan Nasional

pasfmpati.com, Kota; Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Tengah mengundang Dinas Pertanian dan Pangan Jateng dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Politik Beras, Beras Politik” di Hotel New Merdeka Pati, Sabtu (29/11/2025). Forum ini tidak hanya membahas ketahanan pangan, tetapi juga mempertanyakan arah dan konsistensi kebijakan negara dalam mengawal komoditas strategis tersebut.
Diskusi berlangsung dengan nada kritis, mengungkap persoalan kronis mulai dari alih fungsi lahan yang tak terkendali hingga distribusi pangan yang dianggap dibiarkan berjalan tanpa kepastian biaya dan standar pengawasan. Para peserta menilai bahwa instabilitas harga beras merupakan buah dari lemahnya tata kelola data serta tidak sinkronnya kebijakan antara pusat dan daerah.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng, Hendro Dwi Cahyono, menyoroti kegagalan transparansi stok beras yang selama ini hanya sebatas jargon administratif. “Data stok beras harus terbuka dan dipantau real time agar alur pasokan bisa dikendalikan akurat dan mencegah gejolak harga yang sering tak beralasan,” tegasnya.
Hendro menambahkan, digitalisasi data pangan bukan lagi kebutuhan tambahan, tetapi syarat dasar untuk memperbaiki rantai pasok yang selama ini diselimuti ketidakseimbangan suplai dan demand. Ia menilai ketidakterhubungan sistem informasi antarwilayah telah berkontribusi pada inflasi daerah yang berulang tiap tahun.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng, Ir Dyah Lukisari, menegaskan bahwa kebijakan perberasan harus dikaji ulang secara menyeluruh, bukan sekadar respons terhadap naik-turunnya harga. Dyah menekankan bahwa ekosistem pangan dari hulu hingga hilir harus diperkuat tanpa mengorbankan kesejahteraan petani. “Ketahanan pangan tidak boleh hanya dipahami sebagai harga murah, tetapi memastikan produksi tidak mati dan petani tetap hidup,” ujarnya.
FGD “Politik Beras, Beras Politik” akhirnya merekomendasikan percepatan modernisasi pertanian, terutama pada lahan marginal yang selama ini terabaikan dalam prioritas kebijakan. Peserta juga mendesak adanya pembenahan sistem transportasi pangan untuk menekan biaya distribusi antarwilayah yang selama ini menjadi sumber pemborosan nasional.(*)