Mensos Tegaskan Negara Lindungi Korban Ponpes Pati

Pati, Margorejo; Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan negara hadir melindungi korban dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo Kabupaten Pati. Pernyataan tersebut disampaikan usai bertemu korban, orang tua, pendamping hukum, serta relawan perlindungan pesantren saat kunjungan kerja di Kabupaten Pati, Jumat, 15 Mei 2026.
Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat bersama Pemerintah Kabupaten Pati membahas langkah rehabilitasi, pendampingan psikologis, hingga keberlanjutan pendidikan para santri terdampak. Pemerintah juga membuka kemungkinan relokasi pendidikan bagi santri apabila kondisi lingkungan pesantren dinilai tidak lagi aman dan kondusif untuk proses belajar.
Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah berdiri sepenuhnya di pihak korban dan mendukung proses hukum berjalan tegas tanpa kompromi. Menurutnya, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak boleh ditoleransi karena menyangkut keselamatan serta masa depan anak-anak.
“Kami berdiri di sisi korban dan mengutuk keras peristiwa tersebut. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” kata Saifullah Yusuf.
Mensos juga meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan korban tetap memperoleh akses pendidikan yang aman, nyaman, dan manusiawi setelah kasus mencuat. Pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta lembaga perlindungan sosial untuk menentukan langkah terbaik bagi para santri.
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyatakan pemerintah daerah telah membentuk mekanisme pendampingan khusus bagi korban dugaan kekerasan seksual tersebut. Pemkab Pati juga menggandeng Dinas Pendidikan, lembaga sosial, serta unsur relawan guna memastikan pemulihan korban berjalan berkelanjutan.
“Kami menyiapkan pendampingan hingga pemulihan korban tuntas, termasuk memastikan pendidikan mereka tetap berjalan dengan aman. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar penanganan korban berlangsung maksimal,” ujar Risma Ardhi Chandra.
Selain fokus pada pemulihan korban, Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan komitmen menjaga transparansi seluruh program pendidikan dan bantuan sosial di daerah. Risma memastikan setiap penggunaan anggaran diawasi melalui mekanisme audit dan pengawasan internal guna mencegah penyimpangan maupun praktik korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.(*)