Firman Dukung Manifesto Petani Nahdliyyin

Pati, Kota; Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendukung lahirnya Manifesto Petani Nahdliyyin yang dirumuskan dalam Muktamar di Semarang. Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan tujuh tuntutan petani harus dipandang sebagai evaluasi serius terhadap kebijakan pertanian nasional selama ini.
Firman menyatakan pemerintah perlu membuka ruang dialog dan menindaklanjuti tuntutan petani secara konkret dan terukur. Ia mengingatkan negara harus hadir optimal ketika petani menghadapi persoalan tanah, pupuk, benih, modal, dan pasar.
“Manifesto ini harus kita lihat sebagai suara kegelisahan sekaligus harapan petani kepada negara. Saya mendukung agar pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi benar-benar menindaklanjuti tujuh tuntutan tersebut melalui evaluasi kebijakan yang konkret,” ujar Firman.
Politisi Partai Golkar tersebut menilai persoalan petani tidak dapat dilihat secara parsial oleh pemerintah. Perlindungan petani harus dibangun dari hulu hingga hilir karena seluruh mata rantai produksi saling berkaitan erat.
“Kalau kita bicara kedaulatan pangan, maka yang pertama harus berdaulat adalah petaninya. Karena itu, petani harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek dari kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Manifesto tersebut memuat tujuh tuntutan utama mulai dari kemerdekaan petani hingga evaluasi regulasi yang merugikan petani nasional. Tuntutan itu juga mencakup kedaulatan petani dari hulu hingga hilir serta permintaan PBNU menyusun roadmap Petani Nahdliyyin secara menyeluruh.
Firman menilai tujuh poin tersebut memiliki relevansi kuat dengan agenda pemerintah mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan. Ia menegaskan tuntutan tersebut semestinya dijadikan bahan evaluasi, bukan dianggap berseberangan dengan kebijakan pemerintah.
“Jangan kita melihat tuntutan ini sebagai sesuatu yang berseberangan dengan pemerintah. Kalau ada regulasi yang membuat posisi petani lemah, mari kita perbaiki bersama secara menyeluruh,” katanya.
Firman menegaskan keberhasilan swasembada pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan komoditas dalam jumlah besar semata. Ia menekankan pemerintah harus memastikan kesejahteraan petani menjadi fondasi utama sistem produksi pangan nasional.
“Ukuran keberhasilan swasembada pangan bukan hanya apakah beras, jagung atau komoditas pangan lainnya tersedia. Kita juga harus bertanya, apakah petaninya benar-benar sejahtera dan lahannya terlindungi,” ujar Firman.
Firman juga menyoroti tuntutan evaluasi regulasi yang selama ini dinilai merugikan posisi petani di lapangan. Ia menambahkan kebijakan impor pangan harus ditempatkan proporsional agar tidak mematikan insentif produksi petani dalam negeri.
Firman berharap pemerintah segera membuka dialog lanjutan bersama perwakilan Petani Nahdliyyin membahas tujuh tuntutan tersebut secara teknis. Manifesto itu diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen aspirasi, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan pertanian yang konkret.(*)