Pati, Kota ; Gagasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam melalui BUMN mulai memantik perhatian parlemen. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengubah posisi Indonesia dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi pemain utama perdagangan komoditas global.
Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menilai konsolidasi ekspor komoditas strategis melalui BUMN dapat memperkuat kendali negara terhadap harga, volume, serta arah hilirisasi industri nasional. Menurutnya, komoditas seperti nikel, timah, bauksit, sawit, hingga batu bara memiliki nilai strategis besar apabila dikelola melalui sistem terintegrasi nasional.
“Kalau seluruh volume ekspor dikonsolidasikan lewat satu pintu, negara memiliki daya tawar jauh lebih kuat terhadap buyer internasional,” kata Firman di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/5/2026). Ia menegaskan Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi lemah sebagai penjual bahan mentah yang hanya mengikuti fluktuasi pasar global.
Firman menilai skema tersebut juga dapat mempercepat hilirisasi industri dalam negeri karena perusahaan akan terdorong membangun fasilitas pengolahan domestik. Selain memperbesar nilai tambah komoditas nasional, kebijakan tersebut diyakini mampu meningkatkan penerimaan negara melalui pengawasan transaksi ekspor yang lebih transparan dan terintegrasi.
Namun, Firman mengingatkan kebijakan strategis tersebut menyimpan risiko serius apabila dijalankan tanpa tata kelola profesional dan pengawasan ketat. Ia menyoroti potensi lahirnya birokrasi lamban, praktik rente, hingga matinya persaingan usaha akibat terkonsentrasinya kewenangan ekspor pada BUMN tertentu.
“Kalau salah eksekusi, kebijakan ini justru dapat mematikan investasi dan membuat buyer global beralih ke negara lain,” tegasnya. Firman meminta pemerintah memastikan sistem digital transparan, masa transisi jelas, serta perlindungan harga bagi produsen kecil agar kebijakan tidak hanya menguntungkan kelompok besar semata.
Firman juga menekankan pentingnya pengawasan lintas lembaga untuk mencegah penyimpangan dalam implementasi kebijakan ekspor satu pintu tersebut. DPR, BPK, hingga KPK dinilai harus aktif mengawal kebijakan agar ambisi memperkuat kedaulatan ekonomi nasional tidak berubah menjadi sumber persoalan baru.(*)
