Pati, Kota; Pemerintah Kabupaten Pati memprioritaskan penanganan bencana dan antisipasi banjir dalam Rancangan APBD 2027 saat dana transfer menurun. Rapat paripurna DPRD Pati hari ini mengagendakan pandangan umum tujuh fraksi serta jawaban Plt Bupati atas RAPBD.
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyatakan APBD 2027 masih hampir sama dengan APBD 2026 yang berjalan. Ia menjelaskan dana transfer daerah relatif sama, bahkan turun sekitar Rp3 miliar dari anggaran yang diterima sebelumnya.
“Masih banyak sekali kegiatan yang harus kita laksanakan di 2027 mendatang, termasuk penanganan bencana ataupun persiapan banjir. Untuk BTT, kemarin kita sudah menganggarkan Rp20 miliar, tidak hanya untuk kekeringan, tetapi juga penanggulangan bencana lain,” kata Risma Ardhi Chandra.
Risma menegaskan pemerintah dapat memakai dana Belanja Tidak Terduga untuk menangani jalan rusak, jembatan, dan kerusakan lainnya. Ia menyebut beberapa daerah memiliki jalan rusak yang harus segera ditangani menggunakan dana BTT tersebut.
Menanggapi protes warga Jambilan soal jalan rusak, Risma menyatakan pemerintah sudah menganggarkan perbaikannya dalam Perubahan APBD 2026. Soal penutupan tujuh SPPG, Risma menyebut Badan Gizi Nasional mengirim beberapa surat, sebagian karena kejadian luar biasa.
Ketua DPRD Pati Ali Badruddin menjelaskan paripurna membahas pandangan umum fraksi atas nota keuangan Rancangan APBD 2027. Plt Bupati menyampaikan nota keuangan itu pada September lalu, dan tujuh fraksi menyampaikan seluruh pandangannya hari ini.
“Pada intinya, teman-teman fraksi di DPRD Kabupaten Pati menyepakati RAPBD ini untuk segera dibahas dan segera diselesaikan. Kemudian segera ditetapkan menjadi APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati,” ujar Ali Badruddin.
Ali menyebut pembahasan RAPBD nanti harus mengikuti tahapan, kegunaan, dan petunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menegaskan seluruh tahapan pembahasan anggaran daerah itu bermuara pada tujuan utama, yakni kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.
Tujuh fraksi DPRD Pati telah menyampaikan pandangan, sementara nilai total APBD 2027 masih menunggu agenda pembahasan bersama. Pemerintah daerah masih menghitung kebutuhan anggaran perbaikan jalan tahun depan, sementara angka pastinya belum disampaikan Plt Bupati.
Dengan dana transfer menurun, pemerintah dan DPRD Pati menghadapi ujian menyeimbangkan kebutuhan penanganan bencana dan jalan rusak. Publik kini menanti pembahasan terbuka yang memastikan anggaran 2027 benar-benar menjawab banjir, bencana, dan keluhan warga Pati.(*)

5 Oktober 2026
Pati, Kota; Pemerintah Kabupaten Pati memprioritaskan penanganan bencana dan antisipasi banjir dalam Rancangan APBD 2027 saat dana transfer menurun. Rapat…


