Komisi A Bahas Dugaan Penyimpangan Dana Dengkek

Komisi A DPRD Pati menggelar audiensi resmi membahas laporan warga mengenai dugaan penyimpangan pembangunan desa Dengkek. Forum mediasi tersebut mempertemukan para pihak terkait untuk memastikan kejelasan penggunaan anggaran desa secara akuntabel.
Ketua Komisi A Narso menegaskan pentingnya pemerintah desa meningkatkan komunikasi terbuka agar masyarakat memahami seluruh proses pengelolaan anggaran. Narso menjelaskan pemerintah desa telah mengembalikan dana sekitar tiga ratus empat puluh lima juta sesuai ketentuan audit berlaku.
“Kami berharap pemerintah desa membangun keterbukaan menyeluruh supaya potensi kesalahpahaman publik dapat diminimalkan secara jelas.
Proses hukum tetap memungkinkan dilakukan ketika indikasi penyimpangan memenuhi standar pemeriksaan lembaga pengawasan resmi,” ujar Narso usai memimpin audensi di ruang rapat gabungan DPRD Pati, Selasa (18/11/2025).
Perwakilan Aliansi Masyarakat Dengkek Bersatu Kunardi menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap lambatnya penanganan laporan dugaan penyimpangan anggaran desa. Kunardi menilai mekanisme pemeriksaan berjalan tidak transparan sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap instansi pengawasan daerah. “Kami menuntut keadilan ditegakkan sepenuhnya karena pengembalian dana tidak menghapus unsur tindakan pidana korupsi. Kami berharap proses penegakan hukum dilakukan objektif supaya warga tidak terus mengalami kebuntuan mencari keadilan,” ujar Perwakilan AMDB.
Kepala Desa Dengkek Kamjawi menjelaskan pengembalian dana telah disampaikan kepada BPD sebagai bentuk tanggung jawab administratif desa. Ini terkait pembangunan Gedung Serba Guna yang menelan biaya Rp600 juta. “Kami sudah memberikan klarifikasi lengkap mengenai kendala teknis pembangunan yang tertunda akibat situasi lapangan tertentu,” ujarnya.
Audiensi tersebut memperjelas perbedaan persepsi mengenai aturan pengembalian dana serta batasan proses hukum yang dapat ditempuh oleh warga. Forum juga menegaskan perlunya pengawasan inspektorat lebih ketat demi mencegah potensi penyimpangan anggaran dalam program pembangunan desa setempat.(AP)