Evaluasi KBK Triwulan II 2026 Perkuat Sinergi Tingkatkan Mutu Pelayanan FKTP

Pati. Kota ; BPJS Kesehatan Cabang Pati menggelar pertemuan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Rembang, dan Blora, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) perwakilan Pati, Rembang, dan Blora, Asosiasi Klinik Cabang Pati, Perkumpulan Fasilitas Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Cabang Pati, serta perwakilan klinik mitra, di Pati, Kamis (23/07). Pertemuan tersebut menjadi forum Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) Triwulan II Tahun 2026 sebagai upaya bersama untuk mengevaluasi kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Melalui kegiatan tersebut, seluruh pemangku kepentingan melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja FKTP, efektivitas pemanfaatan dana kapitasi, hingga berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di tingkat pertama. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat fungsi FKTP sebagai gerbang utama pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Nuzuludin Hasan, mengatakan bahwa kegiatan Monitoring dan Evaluasi KBK yang dilaksanakan secara berkala merupakan forum strategis untuk memastikan implementasi Program JKN berjalan sesuai tujuan.
“Melalui forum ini kami bersama Dinas Kesehatan, organisasi profesi, dan seluruh mitra dapat mengevaluasi sejauh mana dana kapitasi mampu mendorong peningkatan mutu pelayanan di FKTP. Evaluasi ini juga menjadi ruang untuk menyusun langkah perbaikan agar manfaat Program JKN semakin dirasakan oleh masyarakat,” ujar Nuzuludin.
Menurut Nuzuludin, FKTP memiliki peran penting sebagai gatekeeper dalam sistem JKN sehingga kualitas pelayanan harus terus diperkuat. Ia menilai bahwa peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di puskesmas, klinik, maupun praktik dokter keluarga menjadi kunci agar sistem rujukan berjalan sesuai indikasi medis. Selain pelayanan kuratif, BPJS Kesehatan juga terus mendorong penguatan upaya promotif dan preventif melalui skrining kesehatan, pengelolaan penyakit kronis, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan.
“Kepercayaan masyarakat harus terus dibangun melalui pelayanan yang berkualitas dan pengalaman pelayanan yang baik di FKTP. Kami ingin masyarakat memahami bahwa banyak kondisi kesehatan dapat ditangani secara optimal di tingkat pertama sehingga rujukan ke rumah sakit benar-benar dilakukan sesuai kebutuhan medis. Karena itu kami terus mengampanyekan bahwa sehat itu murah, sakit itu mahal,” tambah Nuzuludin.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Ali Syofii, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memperkuat pembinaan dan pendampingan kepada seluruh FKTP, khususnya puskesmas, dalam mendukung implementasi Kapitasi Berbasis Kinerja. Pembinaan tersebut diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan, pemantauan indikator kinerja, serta penguatan fungsi gatekeeper agar pelayanan kesehatan tingkat pertama semakin optimal.
“Kami akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada FKTP agar implementasi KBK berjalan optimal. Peningkatan mutu pelayanan tidak hanya dilakukan melalui evaluasi indikator kinerja, tetapi juga melalui penguatan kapasitas puskesmas sehingga masyarakat semakin yakin untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan di tingkat pertama,” kata Ali.
Ia juga menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan akan terus melakukan sosialisasi berbagai kebijakan terbaru kepada seluruh puskesmas disertai evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Tingginya angka kunjungan ke puskesmas dinilai menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat sehingga kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Kami juga terus mendorong berbagai inovasi pelayanan dan sosialisasi kebijakan kepada seluruh puskesmas. Harapannya, pelayanan di FKTP semakin berkualitas sehingga mampu memberikan pengalaman pelayanan yang baik bagi masyarakat sekaligus memperkuat fungsi gatekeeper dalam Program JKN,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Cabang Pati, Budi Setyawan, menilai bahwa edukasi mengenai sistem rujukan masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Program JKN. Menurutnya, masih terdapat persepsi di masyarakat yang menginginkan rujukan ke rumah sakit sejak awal pelayanan, padahal banyak kondisi kesehatan yang dapat ditangani secara optimal di FKTP sesuai kompetensi tenaga medis dan ketentuan Formularium Nasional (Fornas).
“FKTP selalu berkomitmen memberikan pelayanan sesuai standar kompetensi. Oleh karena itu, kasus yang masih dapat ditangani di tingkat pertama sebaiknya tetap dikelola di FKTP, sedangkan pasien yang membutuhkan pelayanan spesialistik dirujuk sesuai indikasi medis,” ujar Budi.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara FKTP dan rumah sakit, terutama dalam pelaksanaan Program Rujuk Balik (PRB) bagi pasien yang telah stabil. Sinergi tersebut dinilai mampu menjaga kesinambungan pelayanan sekaligus mengurangi beban pelayanan yang tidak diperlukan di rumah sakit.
“Koordinasi antara FKTP dan rumah sakit juga perlu terus diperkuat, khususnya dalam pelaksanaan Program Rujuk Balik. Dengan kolaborasi yang baik, pelayanan kepada peserta JKN akan lebih berkesinambungan, pemanfaatan sumber daya kesehatan menjadi lebih efektif, dan kualitas pelayanan dapat terus meningkat,” tutup Budi.(pressrelease)