Sekolah Rakyat Pati Rekrut Siswa Miskin

pasfmpati.com, Tlogowungu; Sekolah Rakyat menjadi program pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Pati. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati menjadi perangkat daerah yang memegang peran utama dalam menjalankan program tersebut.

JKN Menjadi Penopang Hidup Jaswadi di Masa Senja

pasfmpati.com, Kota; Di dalam sebuah ruang perawatan yang hening, hanya terdengar bunyi halus mesin medis yang bekerja tanpa henti. Suara itu menjadi latar kesunyian yang sarat makna. Di sudut ruangan, seorang pria lanjut usia tampak terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Selang-selang kecil terpasang di tangannya, terhubung dengan mesin hemodialisis yang perlahan mengalirkan darah […]

Pembangunan Sekolah Rakyat Dimulai di Pati

pasfmpati.com, Tlogowungu; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Pati mulai merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini menyasar warga miskin dan miskin ekstrem agar memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Banjir Kiriman Rendam Desa di Dukuhseti

pasfmpati.com, Dukuhseti; Banjir kiriman dari wilayah timur lereng Gunung Muria sempat menggenangi sejumlah desa di Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Kamis malam 8 Januari 2026. Luapan air sungai menyebabkan genangan setinggi puluhan sentimeter di permukiman warga yang berada di sekitar bantaran sungai.

Surplus Pajak Daerah, Pemkab Pati Lakukan Penyesuaian Target Anggaran

pasfmpati.com, Kota; Pemerintah Kabupaten Pati membukukan surplus pendapatan pajak pada tahun anggaran berjalan yang memperkuat kinerja keuangan daerah. Penerimaan tersebut ditopang pajak daerah, opsen TNKB, serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Terdampak Keijakan Fiskal Dana Desa di Pati Menurun

pasfmpati.com, Kota; Dana desa Kabupaten Pati tahun anggaran berjalan mengalami penurunan akibat kebijakan fiskal pemerintah pusat terbaru. Penurunan dana desa tersebut memengaruhi perencanaan pembangunan desa namun tidak menimbulkan pelanggaran administrasi pemerintahan daerah.